MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Bupati Manokwari Hermus Indou SIP.,MH memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda APBD Manokwari T.A 2023.
Tanggapan Bupati ini diuraikan dalam rapat Paripurna DPRD Manokwari masa sidang ke III tentang Pandangan Umum Gabungan fraksi DPRD Manokwari atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Manokwari Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022) di Aula Kantor DPRD Manokwari.
Hermus mengurai adapun beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan bagi DPRD kabupaten Manokwari dan tanggapannya terhadap tiga hal esensial dimaksud,
Penjelasan Pertama, APBD Kabupaten Manokwari tahun 2023 memang benar diproyeksikan Mengalami penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan retribusi daerah sebanyak 66, 94% dari Tahun 2022.
Hal ini disebabkan karena mayoritas kondisi perekonomian makro maupun mikro di Kabupaten Manokwari dalam kondisi pemulihan dari hantaman badai wabah covid 19 dan juga bencana kebakaran pada pasar wosi yang terjadi pada Tahun 2022.
Sehingga kemampuan masyarakat yang menjadi objek retribusi daerah sebagian besar tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pembayaran retribusi daerah.
Selain itu dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir kondisi perekonomian di Kabupaten Manokwari juga terkena pengaruh inflasi yang tinggi yang mengakibatkan beberapa harga komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga yang dibarengi juga dengan penurunannya kemampuan daya beli masyarakat.
Sehingga realisasi fungsi daerah kabupaten Manokwari tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
Hal inilah yang menjadi pertimbangan penurunannya target Pendapatan asli daerah khususnya pendapatan retribusi daerah pada proyeksi rancangan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023 .
Untuk itu pemerintah sangat berharap adanya dorongan dan dukungan moril dari berbagai pihak khususnya DPRD kabupaten Manokwari untuk bisa bersama-sama memikirkan dan memformulasikan solusi-solusi yang dapat dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan dimaksud.
Penjelasan kedua, pemerintah harus mengakui bersama bahwa proporsi pendapatan daerah rancangan APBD Kabupaten Manokwari tahun 2023 memang masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yang menyumbang sebanyak 90% dari total seluruh pendapatan daerah kabupaten Manokwari.
Hal ini juga yang menyebabkan adanya pengaruh yang sangat besar terhadap arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Manokwari yang harus diarahkan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah.
Pemerintah daerah terkesan dipaksakan untuk harus mengikuti arah pembangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga untuk mewujudkan arah pembangunan daerah sendiri pemerintah daerah sangat kesulitan untuk mewujudkannya.
Karena sebagian besar pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat bersifat block graint dan spesifik graint atau sudah ditentukan penggunaannya dari pemerintah pusat.
Sehingga apabila terdapat kebijakan pembangunan yang berada di luar daripada hal tersebut harus menggunakan sumber dana lain selain pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah yang bisa dipakai secara leluasa untuk arah kebijakan pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah berbagai inovasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Manokwari.
Hasilnya, perlahan-lahan angka realisasi PAD kita cenderung naik tiap tahunnya, untuk pemerintah berharap sumbangsih pemikiran khususnya dari DPRD kabupaten Manokwari untuk menemukan inovasi-inovasi yang bisa dilakukan secara kolaborasi untuk meningkatkan jumlah PAD baik dari pajak daerah retribusi daerah dan lain-lain.
Penjelasan ketiga, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek Adapun belanja operasi Diarahkan untuk belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bunga: belanja subsidi: belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
Selaku pemerintah daerah juga ingin menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal teknis yang kami temui selama menyusun materi rancangan APBD Kabupaten Manokwari tahun 2023 sehingga kami mengalami sedikit keterlambatan dalam menyiapkan mater.
Untuk diketahui bersama bahwa hal teknis tersebut adalah adanya masalah teknis dalam sistem informasi pemerintah daerah(SIPD) terkait penjadwalan baik tahap penjadwalan perencanaan maupun tahap penjadwalan penganggaran.
“Oleh karena itu pemerintah memohon maaf kepada DPRD kabupaten Manokwari akan hal tersebut agar dapat dimaklumi,”ucap orang nomor 1 d Manokwari ini.(jp/fir)
