MANOKWARI, JAGATPAPUA.com- Sebelum membayar hak para tenaga guru honorer, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), Pemerintah Provinsi Papua Barat, akan melakukan pengecekan kembali data setiap tenaga Guru Honorer tersebut.
“Ini dilakukan karena jumlah tenaga guru honorer yang jumlah sebelumnya 696, kini bertambah jumlahnya menjadi 1000 lebih. Dan juga ada informasi-informasi yang kita terima yang memang harus dicek kembali datanya,”ungkap Sekda Papua Barat, Drs Nataniel Mandacan M.Si, Jumat (3/5/2019) di kantor Gubernur.
Sekda mengatakan bukan pemerintah tidak mau membayar hak para tenaga guru honorer tersebut, hanya agar lebih jelas dan tepat, maka kroscek data harus dilakukan. Pemerintah menginginkan, hak yang akan dibayarkan hanya khusus kepada mereka yang memiliki latar belakang kualifikasi pendidikan guru.
“Honorer yang tidak punya ijazah guru akan di pertimbangkan kembali. Mereka ini tentu beda dengan yang memang memiliki kualifikasi pendidikan guru. Yang tidak memiliki kualifikasi guru, jiwa sebgai seorang guru sejati itu tidak ada,” ungkap Sekda.
Sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah tenaga guru PNS bukan honorer. Namun realita saat ini, hak tenaga guru honorer dijadikan tanggung jawab Pemprov Papua Barat.(me)
