MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sejauh ini, kinerja Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat tentu telah banyak mencapai keberhasilan, tetapi juga masih banyak hal strategis lainnya yang perlu ditindaklanjuti pada masa periode otsus jilid dua ini.
Sekda Papua Barat, DR Drs Nataniel Mandacan mengatakan, beberapa hal yang telah dicapai pemprov Papua Barat diantaranya secara regulasi sebelum periode 2017-2022, masih menggunakan peraturan gubernur (Pergub) sebagai dasar pembagian dana otsus.
Namun pada periode 2017-2022 sudah dihasilkan berbagai perdasus sesuai amanat UU otsus nomor 21 tahun 2021 dan UU otsus nomor 35 tahun 2008. Yaitu perdasus nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penerimaan dan pembagian dana otsus provinsi dan kabupaten/kota, Perdasus no.3 tahun 2019 tentang DBH Migas, Perdasus no 10 tentang provinsi konservasi/berkelanjutan, Perdasus tentang wilayah adat, Perdasus tentang pengusaha OAP, demikian pula dengan beberapa Perdasi.
Ia menjelaskan, dari sisi bidang pendidikan, pemerintah telah membiayai pendidikan khusus program afirmasi di berbagai tingkat perguruan tinggi melalui beasiswa dalam negeri dan luar negeri, termasuk membiayai fakultas kedokteran Unipa di Sorong.
Sementara, dari sisi kesehatan, pemerintah sudah membiayai pengobatan rujukan dan berbagai program kesehatan lainnya termasuk BPJS, tentu dengan target upaya peningkatan angka harapan hidup. Termasuk bantuan covid-19 dengan refocusing anggaranya.
“Sehingga sempat terjadi penurunan penderita covid-19 di papua barat,”ujar Sekda pada Musrenbang Otsus Papua Barat tahun 2022, Senin (19/4/2022) di Manokwari.
Dari sisi bidang ekonomi, lebih lanjut Sekda bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan perkapita, pemerintah telah mengangkat anak-anak OAP sebagai polisi melalui program polisi noken Polda Papua Barat dan 1000 TNI.
“Selain itu melalui pengangkatan kader kampung melalui program prosppek otsus. demikian pula melalui berbagai program kegiatan strategis yang tersebar di berbagai opd terkait,”beber Sekda Nataniel
Pemerintah juga telah melaksanakan program bantuan tangan kasih dalam rangka keluar dari kemiskinan ekstrim. Bantuan hibah dan bantuan sosial dalam berbagai bidang, baik dalam pembangunan rumah-rumah ibadah, dan berbagai kebutuhan masyarakat dan fasilitas lainnya, yang juga cukup besar alokasi dana otsus untuk bantuan dimaksud.
Sementara tambah Sekda, dari sisi pembangunan infrastruktur, pemerintah juga sudah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi dan lingkungan sebagai provinsi konservasi, perumahan, kelistrikan, jaringan telekomunikasi, berbagai sarana atau fasilitas konektifitas, laut dan udara.
Secara indikator makro pembangunan, dapat kita lihat hasilnya, bahwa IPM pada tahun 2010 sebesar 59,60 poin, dan di 2021 IPM telah kini telah meningkat menjadi sebesar 65,26 poin, hal ini berarti pembangunan manusia di papua barat terus mengalami peningkatan dari level “rendah” menjadi “sedang”.
Namun demikian, peningkatan pembangunan manusia perlu terus diupayakan meskipun masih dalam bayangan pandemi covid-19.
Memperhatikan kondisi tersebut, maka dapat kita ketahui, bahwa sejak otsus hadir di papua barat tahun 2009 sampai 2017, kita belum memiliki data terpilah orang asli papua sebagai penerima manfaat dari dana otsus ini.
Salah satu langkah strategis yang sudah kita lakukan untuk mengatasi hal ini, agar pembangunan melalui dana otsus dapat tepat sasaran orang asli papua, maka kita lakukan program strategis peningkatan pembangunan kampung (prosppek), untuk membiayai pendidikan, kesehatan, ekonomi untuk program padat karya, dan lebih teristimewa adalah pembiayaan pendataan terpilah oap dan non oap melalui aplikasi saik plus, atau sistem administrasi informasi kampung.
Tingkat kemiskinan di papua barat pada bulan maret tahun 2010 sebesar 34,88 persen dan menurun di bulan september tahun 2021 sebesar 21,82 persen. Artinya, terjadi tren penurunan kemiskinan di papua barat, namun akibat pandemi covid-19 jumlah penduduk miskin mulai merangkak naik, hingga beberapa kabupaten di kategori kemiskinan ekstrim.
Tentu diperlukan upaya serius dalam menurunkan kemiskinan di provinsi Papua barat terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Demikian juga indikator makro pembangunan lainya, tentu mengalami perubahan dan perbaikan-perbaikan, namun demikian perlu upaya strategis dan ekstra dalam peningkatan pembangunan melalui otsus di papua barat.(jp/adv)
