MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Realisasi pendapatan daerah, sebesar 6,97 triliun rupiah masih bisa melampaui target yang ditetapkan, sebesar 6,93 triliun rupiah atau 100,63 persen.
Pendapatan daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Realisasi PAD, provinsi papua barat tahun anggaran 2021, sebesar 465,90 miliar rupiah, dari target yang ditetapkan, sebesar 436,66 miliar rupiah atau 106,70 persen.
“Sementara itu, realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur otsus sebesar 6,50 triliun rupiah melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,49 triliun rupiah atau 100,22 persen,”ungkap Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan M.Si saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawban (LKPJ) T.A 2021, Senin (11/4/2022) dalam rapat paripurna DPR Papua Barat, tentang penyampaian LKPJ Gubernur.
Sedangkan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar 1,66 triliun rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 1,62 triliun rupiah atau 102,64 persen
Sementara, pada sisi belanja daerah, untuk membiayai pelaksanaan agenda pembangunan di provinsi papua barat tahun anggaran 2021, yang ditetapkan dalam dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi APBD tahun anggaran 2021, sebagai pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.
Berdasarkan kewenangan provinsi dengan semangat otonomi khusus, yang mencakup 4 (empat) agenda prioritas pembangunan yaitu; pertama, mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
Kedua, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam (SDA) dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ketiga, memperkuat infrastruktur guna mewujudkan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan pelayanan dasar.
Keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung transformasi pelayanan publik serta optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus yang efektif, maka realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021, untuk membiayai agenda pembangunan tersebut sebesar 7,62 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 8,75 triliun rupiah atau 87, 10 persen.
Realisasi belanja daerah tersebut, lebih lanjut Dominggus, terdiri atas belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebesar 3,13 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 3,94 triliun rupiah atau 79,44 persen, belanja modal sebesar 2,42 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2,61 triliun rupiah atau 92,47 persen, belanja tak terduga sebesar 23,62 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 69,38 miliar rupiah atau 34,05 persen, dan belanja transfer sebesar 2,04 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2,12 triliun rupiah atau 96,43 persen.
Realisasi belanja operasi dan belanja modal yang dicapai yaitu untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, sebanyak 6 (enam) urusan yaitu; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial, sebesar 2,57 triliun rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 2,87 triliun rupiah atau 89,58 persen.
Urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar sebanyak 18 (delapan belas) urusan dengan realisasi sebesar 274,16 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 300,59 miliar rupiah atau 91,21 persen.
urusan pemerintahan pilihan sebanyak 8 (delapan) urusan dengan realisasi sebesar 252,18 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 273,03 miliar rupiah atau 92,36 persen, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sebanyak 7 (tujuh) urusan dengan realisasi sebesar 638,03 miliar rupiah dari anggaran yang ditetapkan sebesar 758,49 miliar rupiah atau 84,12 persen.
Pada sisi pembiayaan daerah, yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dengan realisasi sebesar 1,82 triliun yang terealisasi 100 persen.(jp/adv)
