AdatBawaslu ManokwariBiakDPRD ManokwariEkonomi & BisnisHeadlineHukum & KriminalInfo IklanJayapuraKab FakfakKab KaimanaKab ManokwariKab Manokwari SelatanKab Pegunungan ArfakKab Teluk BintuniKab Teluk WondamaMaybratMRP Provinsi Papua BaratOlahragaPapuaPapua BaratPemerintahanPendidikan & KesehatanPolitikProvinsi Papua BaratRaja AmpatRedaksiReligiSorongSosial BudayaTak BerkategoriTambrauw

Sah! APBD Papua Barat Tahun 2021 Tembus Rp8.824 Triliun

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi papua Barat (DPRPB) menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp 8.824.967.136.608,00 (Delapan Triliun delapan ratus dua puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta, seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah).

Hal itu dibacakan plh Sekretaris Dewan DPRPB, Jasat Kadarusman usai persetujuan fraksi di DPRPB, pada Rapat Paripurna penetapan terhadap RAPERDA APBD Provinsi PB tahun anggaran 2021, Rabu (17/2/2021) malam di Hotel Aston, Manokwari.

Jasat merinci, Total APBD Rp 8.824.967.136.608,00 terdiri dari Pendapatan asli ( PAD ) sebesar Rp 412.577.256.373,00 , pendapatan transfer sebesar Rp 6. 417.490.925,00, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 6 .830.068.181.373,00.

Sedangkan untuk Belanja Operasional sebesar Rp 3.219.940.543.621,00, Belanja Modal Sebesar Rp 2.348.266.644.148,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 158.689.425.009,00, Belanja Transfer Sebesar Rp 2.100.651.045.202,00 dan untuk jumlah belanja sebesar Rp 7.827.517.657.980 00 dengan menghasilkan total Surplus ( Defisit ) sebesar Rp 997.449.476.607,00.

Sementara untuk Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 997.449.478.628,00, sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 997.449.478.628,00, jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp 997.449.478.628,00, jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 0 , pembiayaan netto sebesar Rp 997.449.478.628,00 dengan sisa pembiaayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp 2.021,00.

“Dengan demikianTotal APBD Papua Barat sebesar Rp 8.824.967.136.608,00,”ungkap Jasat.

Sementara Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutannya mengatakan berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sementara dan rancangan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan lewat pendapat akhir fraksi.

“Meski demikian tentunya masih ada catatan-catatan yang sifatnya membangun dalam rangka menegakkan pemerintah yang bersih, profesional, cerdas, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,”kata Dominggus

Untuk itu pada kesempatan ini dengan kemampuan yang terbatas, Gubernur mengajak kita semua saling bahu-membahu untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Menurut Dominggus, semua diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan misi dan amanat yang kita emban dalam membangun Provinsi Papua Barat yang kita cita-citakan bersama.

“Itulah sebabnya saya mengajak kita semua untuk menanggalkan dan meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebaliknya yang harus kita utamakan adalah kepentingan rakyat dan sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, terisolasi dan tidak berdaya,”ungkap Mandacan.

Sementara, Ketua DPRPB Orgenes Wonggor mengatakan, sejak awal pembahasan KUA PPAS terjadi dinamika pembahasan dan hal itu merupakan hal yang wajar.

“Kami berharap agar seluruh pimpinan OPD dapat menjalankan program kegiatan yang telah dituangkan pada tahun anggaran 2021 ini dan kepada seluruh pengelola anggaran dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, dan tetap menggacu pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran,”tutur Wonggor.(JP/alb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta