MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Panitia Kusus (Pansus) Covid-19 DPRD Manokwari, Romer Tapilatu menyoroti mahalnya harga rapid test yang harus dibayarkan oleh masyarakat.
Menurutnya, pemerintah yang harus memfasilitasi masyarakat agar melakukan rapid test agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir.
“Masyarakat mengeluhkan biaya yang harus dibayar jika ingin melakukan rapid test. Padahal daerah lain masyarakat menyiapkan diri untuk dilakukan rapit test sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujarnya, Senin (8/6/2020) di kantor DPRD Manokwari.
“Rapid test ini kan untuk mengetahui status Covid-19, pada masyarakat sehingga jika ada temuan positif bisa segera dilakukan langkah selanjutnya. Kalau mau test lewat swap memerlukan waktu yang lama,” sambungnya.
Dikatakan politisi PKPI itu, dengan alokasi anggaran yang besar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari bisa menjadi fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test.
“Jika harus mengeluarkan biaya untuk rapid test, maka bisa saja masyarakat enggan melakukan test, padahal mereka diduga positif. Semakin cepat mendeteksi penyebarannya kan lebih baik, sehingga perlu digratiskan ke masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran itu lebih baik,” tambah dia.
DPRD Manokwari direncanakan Selasa bertemu dengan Gugus Tugas Covid-19, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan, termasuk program yang sudah terealisasi.(tik)