MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Upaya Penanganan Stunting, Pendidikan dan Buta Aksara oleh pemerintah di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) terus dilakukan.
Namun diharapkan perlu untuk ditingkatkan lagi lebih khususnya persoalan stunting diwilayah pesisir pantai, Inanwatan, Metamani, Kais dan Kokoda.
Harapan itu terkuak saat ketua Komisi I DPR Papua Barat George Dedaida S.Hut.,M.Si bertemu langsung dengan LMA setempat pada reses ke III Tahun 2022 di Kabupaten Sorong Selatan pekan lalu.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, George menjelaskan masyarakat adat Sorsel meminta agar kegiatan stunting perlu ditingkatkan lagi, meski diakui bahwa pemerintah sudah menangani stunting.
Sama halnya dengan persoalan pendidikan dalam hal ini penanganan buta aksara yang selama ini tinggi di Kabupaten Sorong Selatan.
“Buta aksara ini sangat harus ditingkatkan lagi karena angka buta aksara di Kabupaten Sorong Selatan masih tinggi,”kata George kepada awak media.
Kemudian, Soal jalan trans provinsi Papua Barat yang menghubungkan Klamit, Teminabuan dengan Muswaren yang masih rusak butuh perbaikan, dimana sudah diusulkan pada reses I tahun 2022 namun belum juga direalisasikan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Pemprov Papua Barat segera merealisasikan kalau tidak kita diskusikan dalam RDTR dan revisi RTRW Papua Barat supaya dipindahkan menjadi status ruas jalan nasional supaya dapat diselesaikan Kementrian PUPR jika memberatkan APBD Provinsi Papua Barat,” tegas George Dedaida.
Lebih lanjut dijelaskan George bahwa LMA Sorsel minta pemerintah daerah Kabupaten/ Kota se-Papua Barat segera menyelesaikan data base orang asli papua (OAP) serta wilayah adatnya.
“Mereka berharap data base OAP ini sudah lengkap sehingga pada tahun 2023 dalam rangka pemilihan umum adat,” jelas George.
Dan terkait pemilu 2024, LMA minta pemerintah daerah menghibahkan sejumlah anggaran kepada lembaga masyarakat untuk persiapan pemilihan umum adat untuk menentukan perwakilan adat sebagai anggota DPRP dan DPRK.
LMA juga minta dibangun gedung kulture center dibangun di setiap Kabupaten/ Kota se-Papua Barat, “saya harap dari Sorong Selatan didorong ke semua Kabupaten/ Kota, gedung ini tempat untuk berkumpulnya para tokoh-tokoh adat, keputusan adat dimusyawarahkan dalam kulture center tersebut dan data base disimpan disitu,” ujarnya.(jp/ask)
