Realisasi Program Kerja Dinas Kehutanan Papua Barat Tahun 2025 Capai 82 Persen
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mencatat realisasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2025 mencapai 82 persen hingga 22 Desember 2025.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., MP, mengatakan total pagu anggaran yang dikelola pihaknya pada tahun 2025 sebesar Rp97.595.476.106, yang dialokasikan untuk empat program, 16 kegiatan, dan 52 subkegiatan.
“Realisasi anggaran per 22 Desember 2025 telah mencapai sekitar Rp73.728.115.106 atau 82 persen. Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terinput, termasuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,” ujar Jimmy Susanto di Manokwari, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, target realisasi hingga akhir tahun tetap berada pada angka 82 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) belanja gaji sekitar Rp14 miliar, yang berdampak pada tingkat serapan anggaran.
“SiLPA belanja gaji ini menjadi salah satu penyebab serapan anggaran tidak bisa mencapai 90 persen seperti yang diharapkan,” jelasnya.
Meski demikian, Jimmy memastikan seluruh kegiatan, baik fisik maupun kegiatan rutin, telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Bahkan, untuk kegiatan penanaman yang dilaksanakan melalui pihak ketiga, realisasinya telah mencapai 100 persen.
“Batas terakhir penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah hari ini. Untuk kegiatan penanaman oleh pihak ketiga, seluruhnya sudah terealisasi,” katanya.
Secara umum, pelaksanaan program Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah menjangkau tujuh kabupaten. Salah satu kegiatan utama adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Pegaf, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Bintuni. Masing-masing lokasi memiliki luasan empat hektar.
Jenis tanaman yang dikembangkan meliputi matoa, kelapa, gaharu, aquae, dan kayu besi. Selain itu, kegiatan penghijauan lingkungan juga dilaksanakan di seluruh kabupaten di Papua Barat dengan luasan satu hektare per kabupaten.
“Untuk kegiatan penanaman mangrove, kami melaksanakannya di tujuh kabupaten dengan total 886 bibit. Dalam pelaksanaannya, kami melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat,” ujarnya.
Selain penanaman, Dinas Kehutanan Papua Barat juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang bertujuan memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan fungsi hutan, baik dari aspek produksi, perlindungan hidrologis, maupun pengelolaan lingkungan.(jp/ctr).