Dishut PB Gelar Lokakarya Penguatan Penyelerasan Pembangunan Rendah Karbon, Gubernur Tekankan 3 Hal Ini
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com—Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Konservasi Indonesia menggelar Lokakarya penguatan penyelerasan pembangunan rendah karbon tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2025.
Lokakarya itu dibuka oleh Gubernur Papua Barat, diwakili Staf Ahlinya Nency Titi Weyzer pada Kamis (4/12/2025) di Swissbel Hotel Manokwari. Turut Hadir Kepala Dinas Kehutanan PB, Jimmy Susanto, S.Hut,.MP, Akademisi Unipa, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih serta UPT Kementrian terkait lainnya, OPD terkait serta staf Dinas Kehutanan Papua Barat.
Gubernur mengatakan, Papua Barat dianugerahi kawasan hutan seluas lebih dari 6,18 juta hektar, ekosistem mangrove, padang lamun, kawasan konservasi perairan seluas 6,71 juta hektar, serta keanekaragaman hayati yang termasuk tertinggi di dunia.
Ekosistem darat dan laut ini bukan hanya aset ekologis, tetapi juga pondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi masyarakat, dan identitas budaya orang asli papua.
”Komitmen kita untuk menjaga kekayaan alam tersebut telah ditegaskan melalui deklarasi manokwari tahun 2018, serta komitmen papua barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan,”KATA Gubernur melalui Sambutan tertulisnya.
Menurut dia, komitmen ini tidak hanya simbolik, tetapi juga menjadi rujukan mengenai bagaimana pembangunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan alam dan pemberdayaan masyarakat adat.
Indonesia kini memasuki fase penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Dengan ditetapkannya perpres 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyelarasan kebijakan, memperkuat tata kelola, dan memastikan kontribusi daerah terhadap pencapaian target second nationally determined contribution (sndc) tahun 2035.
Dalam konteks ini, papua barat memiliki peran yang sangat penting. dengan kekayaan hutan dan ekosistemnya, kontribusi provinsi terhadap pencapaian target nasional di sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi sangat signifikan.
”Berbagai inisiatif pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan sangat menentukan keberhasilan upaya nasional ke depan,”kata Gubernur
Melalui lokakarya ini, Gubernur menekankan tiga hal penting yaitu; Pertama, penguatan koordinasi lintas sektor, dimana Pembangunan rendah karbon hanya dapat berjalan jika semua sektor bergerak searah.
Karena itu, lokakarya ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan kerangka nasional.
Kedua, terkait tata kelola nilai ekonomi karbon (NEK) yang inklusif dan bertanggung jawab pengelolaan NEK harus memastikan keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak masyarakat terutama masyarakat adat-serta distribusi manfaat yang adil.
Tata kelola yang baik juga memerlukan data yang valid dan sistem pemantauan yang kuat. Papua barat diharapkan dapat menjadi contoh penerapan nek yang bermanfaat bagi masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian alam.
Ketiga, penguatan kapasitas dan kolaborasi semua pihak, keberhasilan pembangunan rendah karbon bergantung pada kerja sama semua pihak baik pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan masyarakat.
”Dalam hal ini tentu diperlukan kapasitas yang memadai, data yang akurat, dan kemitraan jangka panjang untuk mendukung implementasi yang efektif,”ujarnya
Gubernur berharap kegiatan ini dapat memperkuat identitas papua barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan, tempat di mana alam dilindungi, masyarakat adat diberdayakan, dan pembangunan berjalan secara adil, berketahanan, tahanan, dan berkelanjutan.
”Saya juga menyampaikan apresiasi kepada dinas kehutanan provinsi papua barat, para narasumber, mitra pembangunan terutama konservasi indonesia, serta seluruh peserta yang hadir dalam lokakarya ini,”ucapnya
Sementara Kepala Dinas Kehutanan PB Jimmy Susanto mengatakan, Lokakarya itu bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan pembangunan rendah karbon di Papua Barat termasuk aspek perencanaan dan kebijakan lintas sektor.
Selain itu, mendorong penyelerasan dan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berbasis data.
Serta merumuskan langkah tindaklanjut penguatan kebijakan dan rencana aksi daerah sesuai mandat perpres 110 tahun 2025 dan target SNDC.(jp/ask).
