JAKARTA,JAGATPAPUA.com– Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mentri Kawasan Permukiman (MKP) RI Maruarar Sirait, pada Senin (9/12/2024) di Jakarta.
Rapat Dengar pendapat tersebut membahas terkait rencana program kerja Kementerian Kawasan Permukiman tahun 2025, yang juga di hadiri langsung oleh para Dirjen MKP.
Pada kesempatan itu Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Abdullah Manaray ST mendorong adanya pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Papua Barat yang tergolong tidak mampu, terutama di daerah perkampungan.
Ia menyampaikan berdasarkan data BPS Papua Barat per Juni 2024 jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 21,66 persen atau 110.160 jiwa dari total 569.570 jiwa di Papua Barat. Dari jumlah tersebut 97.340 jiwa penduduk miskin tersebar di daerah Perkampungan dan hanya 12.820 jiwa di daerah perkotaan.
Dengan demikian, pembangunan perumahan diharapkan secara langsung dapat memberikan dampak postif terhadap pengurangan angka kemiskinan di Papua Barat.
“Masyarakat tidak mampu ini dominan berada di kampung-kampung di Papua Barat. Untuk itu saya menganggap penting untuk mendorong program pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Baik berupa renovasi rumah maupun pembangunan rumah baru. Ya tentu kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi juga MKP,”kata pria yang akrab disapa Songkok Merah ini.
Rumah tidak layak huni salah satu faktor yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim sehingga penting untuk diperhatikan. Dan untuk mengatasi itu perlu adanya Rehabilitasi rumah, Peningkatan infrastruktur pedesaan, seperti jalan dan penyediaan listrik, Pemberdayaan masyarakat melalui program pemerintah.
Ia berharap rencana pembangunan perumahan kemudian posisinya disepanjang jalan trans nasional yang menghubungkan antar Kabupaten di Papua Barat.
“Apalagi kondisi jalan yang menghubungkan antara kampung ke kota di daerah juga banyak yang rusak. Sehingga kebijakan pembangunan perumahan dari kementerian terkait, difokuskan pada wilayah perkampungan di papua barat,”imbuhnya.
“Terutama penempatan titik-titik rumah berada di sepanjang jalan trans papua sehingga paling tidak pemeliharaan jalan-jalan trans nasional tersebut juga secara swadaya mendapatkan pemeliharaan mandiri dari masyarakat,”ujarnya.
Menanggapi itu, Mentri Kawasan Permukiman (MKP) RI Maruarar Sirait berharap masukan dan saran terkait program perumahan dari para Senator sangat baik, karena menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pada prinsipnya kami berharap bisa diberikan informasi dan data yang akurat terkait kebutuhan perumahan di setiap daerahnya masing-masing,”kata Maruarar Sirait.(jp/ask)
