SORONG,JAGATPAPUA.com– Dinas Kehutanan Papua Barat, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan dengan mengusung tema “Sinergi Pembangunan Kehutanan dalam Menciptakan Sumberdaya Manusia Kehutanan yang Unggul dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Papua Barat”.
Rapat Koordinasi teknis yang dilaksanakan Selasa (5/3/2024) di Kota Sorong itu, dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Niko Utung Tike.
Gubernur mengatakan, hutan tidak hanya berguna bagi manusia tetapi juga merupakan rumah bagi seluruh mahluk hidup. Untuk itu marilah kita berkomitmen menjaga hutan sebab sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan kehidupan di bumi .
Papua memiliki kawasan hutan terbesar di indonesia sekitar 40 juta hektar, yang terbagi antara provinsi papua, papua barat, papua barat daya, papua pegunungan, papua selatan dan papua tengah. Khusus provinsi papua barat memiliki luas wilayah sebesar 10.295.500 hektar.
Potensi hutan yang besar ini diharapkan mampu memberikan dukungan yang signifikan bagi pertumbukan daerah baik secara ekologi ekonomi sosial.
Namun semua proses pembangunan yang menggunakan kawasan hutan harus secara arif dan bijaksana serta berwawasan lingkungan sebab hutan bukan untuk kepentingan saat ini saja tetapi hutan merupakan warisan anak cucu yang dititipkan kepada generasi sekarang untuk dijaga dan dikelola dengan baik.
Pemerintah daerah serius menangani upaya pelestarian hutan di papua barat sehingga telah ditetapkan satu peraturan daerah khusus (perdasus) nomor 10 tahun 2019 tentang rencana pembangunan berkelanjutan, sebagai tindak lanjut komitmen bersama deklarasi papua barat sebagai provinsi konservasi pada tanggal 19 oktober 2015.
Langkah ini dilakukan demi melindungi dan mengelola sumber daya alam di papua barat secara berkelanjutan.
Karena kekayaan sumber daya alam, merupakan modal dasar bagi pembangunan yang berorientasi terhadap kelestarian dan kesejahteraan masyarakat papua barat.
Dalam pengelolaannya tentu membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta.
“Saya memberikan apresiasi langkah dinas kehutanan provinsi papua barat yang secara konsisten menyelenggarakan rapat koordinasi teknis bidang kehutanan di papua barat setiap tahun seperti ini,”ucap Gubernur
Gubernur juga berharap dalam rapat koordinasi tersebut memperoleh rumusan yang tepat sebagai rekomendasi bagi kerja-kerja kehutanan yang adaptif dan inovatif menjawab berbagai perubahan yang terus terjadi demi mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan.
“Sebagaimana visi misi gubernur yang telah dituangkan dalam renstra dinas kehutanan tahun 2022 – 2026 yaitu “menuju papua barat yang aman, sejahtera, & bermartabat”
dengan misi “mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,”bebernya
Para Kepala CDK dan KPH juga UPT KLHK yang menjadi ujung tombak dari dinas kehutanan di lapangan harus diberdayakan dan didayagunakan akan berperan secara maksimal sehingga angka kerusakan hutan dapat ditekan dan percepatan rehabilitasi lahan kritis dapat ditingkatkan.
“Juga yang lebih utama saat ini adalah peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan demi meningkatkan PAD melalui pengelolaan wisata alam maupun program perhutanan sosial,”tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kehutana Papua Barat Jimmy W Susanto S.Hut.,MP dalam sambutannya mengatakan, tema Rakoornis Kehutanan ini mengandung pesan bahwa perlu adanya kerjasama yang baik dalam Bidang Kehutanan untuk membentuk sumberdaya manusia kehutanan yang unggul.
Sehingga dapat memecahkan permasalahan di bidang Kehutanan dan dapat merumuskan langkah-langkah strategis, inovatif untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua Barat.
Ia juga melaporkan, dalam Rakoornis Kehutanan ini melibatkan sejumlah Narasumber yaitu Kepala Biro Perencanaan Kementerian KLHK RI akan menyampaikan materi tentang Kebijakan Program dan Anggaran Kementerian LHK Tahun 2025.
Kepala BAPPEDA Provinsi Papua Barat akan menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat 2023 – 2026.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat akan menyampaikan materi tentang Teknis Pengelolaan Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.
Dan Kepala BKD Provinsi Papua Barat menyampaikan materi tentang Penerapan SIKKEPO Tahun 2024 dan Penyusunan SKP Melalui Aplikasi E-Kinerja BKN.(jp/ask)
