MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dr Yakub Rikhard Kiriweno, SH.,M.A.P resmi dilantik oleh Pj Gubernur Papua Barat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Papua Barat pada 27 September 2024.
Setelah resmi mengemban jabatan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Papua Barat, Rikhard Kiriweno kini telah menyiapkan program 100 hari kerjanya.
Adapun program 100 hari kerja Kepala BPJ Setda Papua Barat Rikhard Kiriweno yaitu;
Konsolidasi dan Evaluasi Internal yang bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dan melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang, dengan melanjutkan Program Pj. Karo sebelumnya Jimmy Pigome yaitu perbaikan indeks tata kelola pengadaan barang jasa baik di internal Biro PBJ Provinsi dan terus melakukan pendampingan di Kabupaten Kota.
“Kemudian Audit Internal secara menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung. Meninjau kepatuhan terhadap regulasi, prosedur, dan efisiensi proses,”kata Kiriweno, Senin (7/10/2024).
Selanjutnya, Identifikasi Kebutuhan dan Kelemahan SDM dengan mengevaluasi kompetensi pegawai, identifikasi pelatihan yang dibutuhkan, dan pembenahan struktur organisasi yang ada.
Peninjauan SOP (Standard Operating Procedures), mereview atas SOP yang digunakan, mengevaluasi apakah masih relevan atau memerlukan pembaruan agar lebih efektif dan efisien.
Penataan regulasi dan Pemetaan Risiko dengan melakukan penataan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Barat Identifikasi potensi risiko dalam proses pengadaan dan langkah mitigasi yang perlu diambil.
Koordinasi dengan Stakeholder Internal dengan Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Setda untuk memahami kebutuhan pengadaan yang akan datang serta memastikan sinergi antar biro.
Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota: Menguatkan komunikasi/koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota untuk memastikan sinergitas dalam proses pengadaan.
Konsolidasi pengusaha asli Papua dalam perencanaan kebutuhan pengadaan di Provinsi Papua Barat yaitu dengan melakukan dialog terbuka dengan pengusaha asli Papua dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan; Berdasarkan hasil evaluasi selama 100 hari, menyusun rencana kerja tahunan yang fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta peningkatan konsolidasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang jasa di Provinsi Papua Barat.
Output yang diharapkan yaitu Peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa melalui SOP yang lebih baik dan sistem e-procurement.
Transparansi yang lebih tinggi dalam proses pengadaan, dengan pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkala.
Sinergi yang lebih baik dengan stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal termasuk konsolidasi pengusaha asli Papua dalam perencanaan kebutuhan pengadaan di Provinsi Papua Barat.
Ia menambahkan, Program ini dirancang untuk menciptakan perubahan positif dalam jangka pendek yang berdampak pada perbaikan sistemik jangka panjang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat.(jp/ask)
