MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penularan Covid-19 dari pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI Angkatan Darat di Manokwari yang akan ditempatkan di sejumlah Kodim Persiapan di Papua Barat, akibat kelalaian institusi.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia ( ORI ) Papua Barat, Musa Y Sombuk, Jumat (24/7/2020) kepada awak media dikantornya.
“Kenapa saya sampaikan kelalaian, karena penugasan anggota BKO di Provinsi Papua Barat merupakan tanggung jawab Pangdam atau siapa saja yang melakukan pergeseran anggota tanpa melihat apakah anggota ini sakit atau tidak,” ungkap Sombuk.
Sombuk mengatakan, institusi sendiri mempunyai fasilitas kesehatan, namun masih kecolongan anggota BKOnya lolos padahal postif Covid-19. Jelas ini akan menjadi klaster baru di Manokwari, yang akan membuat angka positif Covid-19 naik drastis.
“Dari kaca mata Ombudsman Papua Barat itu melanggar Prosedur. Sehingga nanti kalau ada lagi BKO dari polisi, perlu dipertanyakan mereka sehat atau tidak,” tanya Sombuk.
“Masyarakat yang akan berpergian saja selalu mengikuti prosedur, dilakukan pemeriksaan baru bisa melakukan perjalanan, sehingga harus dipertanyakan prosedur TNI AD bagaimana?, karena akan membahayakan keselamatan masyarakat banyak,” ucap Musa.
Informasi ini cukup viral dan menjadi pertanyaan banyak pihak, sehingga Pangdam harus memberikan penjelasan secara terbuka ke publik termasuk penanganannya kepada mereka yang dinyatakan positif Covid-19.
“Kalau memang ada yang sudah turun ke Kabupaten-kabupaten semoga mereka sehat, kalau sampai tidak maka akan merubah peta Papua Barat. Ini yang tadinya posisi hijau jadi merah, yang posisi kuning kembali merah dan sebagainya, karena pergerakan yang tidak terkontrol seperti ini, “ jelasnya.
“Saya harap informasi penanganannya jangan didiamkan, karena dalam konteks keamanan itu sudah tidak menciptakan keamanan, karena beresiko jika mereka masuk kewilayah-wilayah penugasan. Sehingga siapapun dia mau sipil maupun militer harus melalui mekanisme yang sama,” tukasnya.
Untuk itu, ia meminta ada keterbukaan informasi dari pihak Gugus Tugas dan TNI mengenai status bagi mereka yang positif dan bagi mereka yang sedang diperiksa, atau belum diperiksa, karena ini sudah menjadi klaster baru di Manokwari.
“Jangan karena tidak transparan yang lain akan terpapar karena petugas yang datang ini tidak bersih atau sehat,” tandasnya.(alb)
