Plt Sekda Papua Barat Sebut Anggaran Pemilukada Dalam Tahap Rasionalisasi
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Dance Sangkek menyebut seluruh anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) akan dirasionalkan bersama antara Pemerintah dan Penyelenggara.
“Saat ini pembahasan terus dilakukan, pihak penyelenggara sudah mengusulkan namun akan di rasionalisasi antara kebutuhan dan anggaran yang dimiliki okeh daerah,” kata Plt Sekda, Senin (17/7/2023).
Selain penyelenggara dan Pemerintah, dalam pembahasan anggaran Pemilukada juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar sesuai aturan penggunaan anggaran.
“Yang menjadi sasaran kita adalah Basic Price agar Pemilukada tetap berjalan, dalam pembahasan pasti alot namun kita berbicara soal kondisi fiskal daerah yang tidak bisa di paksakan,” lanjut dia.
Saat ini, tersisa dana anggaran Rp5,51 triliun di Papua Barat karena anggaran sebelumnya mencapai Rp7 triliun harus dibagi dengan Provinsi Papua Barat Daya.
“Jumlah pegawai kita sekitar 6 ribu orang, terdapat 47 OPD, 56 anggota DPR Papua Barat, dan 39 anggota DPR dari Papua Barat Daya yang anggarannya masih dibayar oleh Pemprov Papua Barat,” sebut sekda.
Menurut Sangkek, dengan kondisi keuangan saat ini Pemerintah ekstra berhati-hati dalam pembagian anggaran daerah, agar pembangunan dan kebutuhan wajib seperti Pemilukada tetap terlaksana. (jp*)
