MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pj Gubernur Papua barat Komjen Pol (purn) Drs Paulus waterpauw M.Si membuka Rapat kerja Bupati Wali Kota Se-Papua Barat.
Raker Bupati yang dipusatkan di gedung auditorium PKK Arfai, Selasa (14/6/2022) itu dihadiri oleh seluruh Bupati Kabupaten Kota Se-Papua barat.
Pj Gubernur Papua Barat mengatakan, Target Realistis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 dengan 6 sasaran Makro presentase yang perlu ditindaklanjuti di daerah masing-masing.
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun sebesar 5,8%, meningkatkan index pembangunan manusia sebesar 66,88% , menurunnya nilai rasio sebesar 0,373, menurunnya persentase tingkat kemiskinan sebesar 19,32%, menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5% , tingkat pengisi gas, kaca, lahan dan kehutanan sebesar 40%.
Adapun tujuan pembangunan yang tertuang di dalam rencana pembangunan daerah provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 yang di rumuskan untuk mengejar pencapaian indikator makro di daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, unggul, berkarakter dan perlindungan sosial.
Kemudian meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah.
Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan, meningkatkan kualitas sedimen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik.
Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat provinsi Papua Barat, sesuai dengan konteks otonomi khusus dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 .
Dengan tema pembangunan yang di usul pada tahun 2023 adalah konsolidasi kelembagaan otonomi khusus untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan arah kebijakan yang menjadi arah ketentuan bagi seluruh stack holder pembangunan daerah provinsi Papua Barat pada tahun 2023 adalah, pertama penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan sumber daya manusia yaitu kesehatan, stunting dan pendidikan.
Kemudian pemulihan ekonomi yang di topang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas konsolidasi transisi ekonomi khusus papua Barat serta peningkatan pelayanan publik, penciptaan stabilitas wilayah dan keamanan masyarakat.
Hal ini, sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 , tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, bagi penguasa jabatan Kepala daerah akhir tahun 2022, telah di susun dokumen RPD provinsi Papua Barat tahun 2023 – 2026 yang akan di gunakan oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 .
Penyusunan RPD provinsi Papua Barat tahun 2022 – 2026 di maksudkan untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang masi belum terselesaikan sampai saat ini yaitu,
Pertumbuhan ekonomi yang masi rendah.
Juga tambah Pj Waterpauw, inflasi yang tinggi, tingkat pembangunan manusia yang di bawa rata-rata nasional tinggi nya tingkat ketimpangan pendapatan, tingginya tingkat pengangguran serta index kesenjangan wilayah yang cukup signifikan.
“Tentu hal ini menjadi gambaran dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di setiap sektor pembangunan,”kata Pj Waterpauw.(jp/alb)
