Pesparawi di Manokwari, Pemprov Papua Barat Siapkan Kapal Besar dan Kolaborasi Transportasi Udara
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mematangkan skema transportasi laut dan udara untuk mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang akan digelar di Manokwari. Kegiatan berskala besar ini diperkirakan akan diikuti sekitar 8.000 hingga 10.000 peserta dari berbagai wilayah, termasuk lima provinsi di Tanah Papua.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat mengatakan, untuk transportasi udara pihaknya akan berkolaborasi dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPTBU) Rendani. Namun pembahasan teknis transportasi udara masih akan dilakukan secara terpisah setelah rapat panitia dilaksanakan secara menyeluruh.
“Untuk transportasi udara nanti dibicarakan terpisah karena beda topik. Setelah koordinasi dengan panitia, baru akan kami sampaikan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, (23/1/2026).
Sementara itu, untuk transportasi laut yang akan melayani ribuan peserta, Pemprov Papua Barat mempertimbangkan penggunaan kapal besar atau konsep hotel terapung dengan mengacu pada pola yang pernah diterapkan saat Pesparawi di Kabupaten Teluk Wondama.
“Kalau transportasi laut, kami berharap bisa menggunakan pola seperti di Wondama. Itu dinilai lebih efektif karena jumlah peserta sangat banyak,” katanya.
Terkait wacana penggunaan pesawat Hercules sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat, Kadis Perhubungan menyebut hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Menurutnya, setiap kebijakan yang disampaikan Sekda tentu memiliki dasar pertimbangan yang matang.
“Kalau sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, pasti ada pertimbangannya. Nanti setelah koordinasi kami akan sampaikan secara resmi,” jelasnya.
Untuk akomodasi laut, penggunaan satu hingga dua kapal besar masih menunggu keputusan panitia Pesparawi, dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur perhotelan di Manokwari.
“Bisa satu atau dua kapal, tergantung keputusan panitia. Kita juga lihat dukungan hotel yang ada di Manokwari,” ujarnya.
Soal pembiayaan, Kadis Perhubungan menegaskan bahwa hal tersebut berada dalam kewenangan panitia Pesparawi dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
“Saya tidak masuk pada sisi pembiayaan. Itu menjadi kewenangan panitia dan Pemerintah Provinsi melalui Bapak Sekda,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, ia memastikan pelabuhan di Manokwari memiliki kapasitas yang memadai untuk sandar kapal besar. Pelabuhan Anggrem akan difungsikan bagi kapal-kapal reguler seperti kapal penumpang dan tol laut, sementara kapal besar dapat diarahkan ke pelabuhan lain yang lebih representatif.
“Pelabuhan kita memungkinkan untuk kapal besar. Kapal-kapal reguler tetap beroperasi untuk mendukung mobilitas peserta,” pungkasnya. (jp/jn)
