Pengiriman Perdana 1,7 Ton Masohi ke Surabaya, Kadishut: Bukti Nyata Keberhasilan PS di Papua Barat

RANSIKI,JAGATPAPUA.com – Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Welter Susanto,S.Hut.,MP menegaskan bahwa pelepasan pengiriman perdana 1,7 ton Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa kulit masohi ke Surabaya menjadi bukti konkret keberhasilan implementasi program perhutanan sosial di Papua Barat.

Dalam laporannya, Jimmy menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif kelompok perhutanan sosial di tingkat tapak. Di Kabupaten Manokwari Selatan sendiri, saat ini telah terbentuk 15 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan skema Hutan Desa atau Kampung yang telah memperoleh persetujuan resmi dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Kehutanan.

“Salah satu yang menonjol adalah Kampung Yarmatum. Mereka telah membuktikan bahwa perhutanan sosial mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara profesional dan berkelanjutan,”kata Jimmy Susanto Kamis (2/4/2026) pada pelepasan Perdana 1,7 Ton Kulit Masohi Ke Surabaya.

Selain komoditas kulit masohi yang telah berhasil dipasarkan, Jimmy mengungkapkan bahwa KPS Yarmatum juga memiliki potensi HHBK lain, seperti kulit lawang, yang apabila dikelola secara optimal dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Pada tahun 2026, Dinas Kehutanan Papua Barat juga tengah mendorong percepatan penetapan hutan adat marga Bokoma di Distrik Tahota sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, sekaligus memperkuat pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut, ia menyebut pelepasan masohi ini menjadi “pintu masuk” bagi pengembangan potensi HHBK lainnya serta pemanfaatan jasa lingkungan (jasling) di wilayah Manokwari Selatan. Sejumlah potensi yang tengah dikembangkan antara lain sagu di KPS Gaya Baru, damar atau kopal di KPS Mambrema, serta potensi wisata alam berupa sumber air panas di KPS Demini.

“Seluruh potensi ini, jika dikelola dengan manajemen yang baik, akan menjadi pilar kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak hutan. Namun, untuk mereplikasi keberhasilan seperti di Yarmatum, diperlukan penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang kokoh,” jelasnya.

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2023, pihaknya juga meminta dukungan Gubernur untuk mempercepat penguatan struktur organisasi KPH melalui pengisian jabatan strategis, sehingga fungsi pendampingan masyarakat di tingkat lapangan dapat berjalan maksimal.

Dari sisi legalitas, Jimmy memastikan seluruh proses produksi dan pengiriman kulit masohi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, mulai dari RUPS, RKT, PNBP, hingga Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Secara ekonomi, pengiriman 1.700 kilogram atau 1,7 ton kulit masohi ini telah menghasilkan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp85 juta di tingkat pemungut. Bahkan, berdasarkan rencana kerja tahunan 2026, estimasi nilai ekonomi yang dapat diperoleh langsung oleh KPS/KUPS HHBK Hutan Desa Yarmatum diproyeksikan mencapai Rp4 miliar.

“KPS Yarmatum juga tercatat sebagai yang pertama dan satu-satunya dalam sistem SIPUHH di wilayah Balai Pengelolaan Hutan Lestari XVII Manokwari untuk skema perhutanan sosial di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, capaian ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk Ditjen Perhutanan Sosial dan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, yang telah memberikan dukungan perizinan, pendampingan, serta penyediaan tenaga teknis.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Yayasan Eco Nusa atas kemitraan dalam penyusunan dokumen perencanaan perhutanan sosial, serta kepada CDK/KPH Manokwari Selatan dan para pendamping lapangan yang terus melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat.

“Dengan dukungan penuh dari Bapak Gubernur, kami optimistis Papua Barat akan berkembang sebagai pusat ekonomi hijau yang bertumpu pada kekuatan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan,” tandas Jimmy.(jp/fir).