Pemprov Papua Barat Akan Tata Ulang Produk di Anjungan TMII, Fokus Perbaikan Fisik dan Kurasi Konten
JAKARTA,JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana menata ulang produk yang ditampilkan di Anjungan Papua Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat teguran dari pihak pengelola TMII terkait kondisi anjungan yang dinilai memerlukan pembenahan.
Bergerak cepat, Peninjauan pun langsung dilakukan oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat, Erix Ayatanoi, didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Plt. Kepala Bappeda, Prof Charli, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Frans Istia, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Godlief Aponno.
Dari hasil peninjauan, kondisi fisik anjungan dinilai cukup memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, termasuk kebocoran di beberapa titik saat hujan yang berpotensi merusak produk-produk yang dipamerkan.
Erix Ayatanoi menjelaskan, selain menjalankan fungsi keprotokolan, Badan Penghubung Daerah juga memiliki peran dalam promosi daerah, termasuk pengelolaan anjungan di TMII.
Dalam rencana strategis yang telah disusun, salah satu fokus utama adalah melakukan kurasi terhadap produk yang ditampilkan agar lebih merepresentasikan kekhasan Papua Barat.
“Selama ini produk yang ditampilkan masih mencakup seluruh wilayah Tanah Papua. Ke depan, akan dilakukan penataan ulang agar sesuai dengan wilayah administrasi dan jumlah kabupaten di Papua Barat,” ujarnya.
Namun demikian, upaya kurasi tersebut belum dapat dilakukan secara optimal karena terkendala kondisi bangunan yang belum memadai. Kerusakan fisik, terutama kebocoran, menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani sebelum penataan produk dilakukan secara menyeluruh.
Selain perbaikan struktur bangunan, aspek estetika juga menjadi sorotan. Bagian depan anjungan dinilai perlu didesain ulang dengan melibatkan perancang profesional guna menampilkan identitas khas Papua Barat secara lebih kuat dan representatif.
Sementara itu, pada bagian dalam anjungan, terdapat dua unit videotron yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan terbatasnya konten visual yang menampilkan potensi unggulan daerah kepada pengunjung.
Pihak pengelola TMII, lanjut Ayatanoi, pada prinsipnya mengapresiasi keberadaan Anjungan Papua Barat. Namun, mereka juga meminta adanya perbaikan terhadap sejumlah kerusakan guna meningkatkan keindahan dan kenyamanan kawasan, sebagaimana tertuang dalam surat teguran yang telah disampaikan.
Ia juga menjelaskan bahwa status bangunan anjungan merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua Barat, sementara lahannya berstatus pinjam pakai dari Sekretariat Negara dan dikelola oleh TMII.
Dalam beberapa tahun terakhir, belum ada perbaikan signifikan yang dilakukan, sehingga berdampak pada penataan anjungan yang belum optimal.
Sebagai langkah awal, pihaknya telah mengundang OPD teknis dari kabupaten dan kota untuk membahas kondisi anjungan sekaligus mendorong dukungan pengiriman produk unggulan daerah.
“Usulan perbaikan sebenarnya sudah diajukan sebelumnya, namun diduga belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Dengan adanya teguran dari pengelola TMII, diharapkan hal ini menjadi perhatian serius agar perbaikan bisa masuk dalam program prioritas daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, seiring dengan rencana pembenahan fisik bangunan, proses kurasi produk juga akan dilakukan secara bersamaan guna menghadirkan wajah baru Anjungan Papua Barat yang lebih representatif, informatif, dan menarik bagi pengunjung.(jp/red).
