Pemkab Manokwari Alokasikan 11,8 Miliar Untuk Bangun 53 Huntara Korban Kebakaran Borobudur
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,8 Miliar untuk membangun 53 Hunian Sementara (Huntara) korban kebakaran di Kompleks Borobudur Manokwari.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manokwari, Joni Towansiba S.Sos.,M.Si menerangkan anggaran Rp11.885.460.000 Miliar itu untuk pembangunan 53 unit hunian sementara tahun 2025.
“Alokasi anggaran tersebut sudah termasuk untuk sejumlah fasilitas penunjang lainnya seperti drainase, air bersih, jalan cor, jembatan penghubung dan bangunan penunjang di sekitar lokasi Huntara tersebut,” terang Joni Towansiba.
Ia pun merincikan Rencana Kerja anggaran untuk pembangunan Huntara tersebut yaitu untuk rumah tipe 36 M² (darat) berjumlah 20 unit dengan total biaya Rp.3.583.760.000 dengan perhitungan 1 unit rumah 179.188.000.
Kemudian Rumah tipe 36 M² (Darat) berjumlah 33 unit dengan Total biaya 7.227.000.000 Dengan perhitungan 1 unit rumah 219.000.000
Kemudian untuk Jalan cor dan jembatan penghubung 420 M² total biaya 434.700.000 Dan terakhir yaitu Air bersih dan bangunan penunjang dengan total biaya Rp.640.000.000.
Ia memastikan bahwa pembangunan tahap pertama 53 unit rumah dan fasilitas penunjang lainnya dapat selesai dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari.
“Kita pastikan 53 unit ini selesai 100 persen dalam program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati, untuk tahap 2 kita tunggu untuk anggaran selanjutnya nanti akan di kerjakan secara bertahap tetapi untuk tahun ini kita siapkan untuk membangun 53 unit rumah, jalan lingkungan dan air bersih,”kata Joni Towansiba.
Diketahui pekerjaan pembangunan Puluhan Huntara tersebut dimulai pada Kamis (10/4/2025), dilakukan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Hermus Indou dan H Mughiyono dengan merobohkan 1 unit rumah warga menggunakan alat berat serta peletakan Batu pertama.
Disaksikan oleh seluruh perangkat Daerah, DPRK Manokwari dan forkopimda, serta masyarakat setempat.(jp/alb)
