MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw M.Si melantik empat lembaga keagamaan di Provinsi Papua Barat.
Pelantikan yang berlangsung Sabtu (28/10/2023) di Swiss-Belhotel Manokwari itu mengusung tema “Moderasi Beragama dari Papua Barat untuk Indonesia hebat’ .
Empat lembaga keagamaan yang dilantik Pj Gubernur Paulus Waterpauw yaitu Forum kerukunan umat beragama (FKUB), Lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejani katolik daerah (LP3KD, Lembaga pengembangan darma gita (LPDG) dan Lembaga pengembangan tripitaka gatha (LPTG) Provinsi Papua Barat.
Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw mengatakan, Toleransi antar umat beragama menjadi tujuan bersama yang harus dijaga dengan baik.
“Tetap berdiri di tengah, memberikan solusi tidak hanya dalam hal perbedaan antar umat, tetapi bagaimana mengangkat persoalan-persoalan sosial ditengah kesulitan masyarakat saat ini untuk bangkit dari persoalan kehidupan,”kata Paulus Waterpauw
Ia menuturkan, sekira tiga tahun covid-19 melanda dunia , waktu yang cukup lama, dilarang untuk berinteraksi, berkomunikasi, menjaga jarak dan banyak kebijakan lainnya yang membuat masyarakat termasuk pemerintah kesulitan untuk bangkit.
“Tiga tahun masyarakat sudah hampir sulit untuk bangkit, dan ini memerlukan sebuah proses perubahan yang besar yang harus kita lakukan untuk memberikan jalan keluar bagi masyarakat dan dalam kepemimpinan saya ada banyak kebijakan yang sudah saya keluarkan melalui program pemerintah daerah sebagai solusi bagi masyarakat Papua barat untuk bangkit dari ketidakberdayaan akibat covid-19,”beber Jendral Bintang tiga ini.
Menurut Pj Gubernur ini bagian dari peran serta seluruh lembaga keagamaan di Papua Barat. Tak hanya berbicara tentang persoalan antar umat tetapi juga berbicara soal kemanusiaan juga persoalan sosial yang saat ini sedang dihadapi.
“Sekarang stunting, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, menikah di usia dini kemudian belum siapnya masyarakat dalam berkreatif, disinilah tugas kita semua,”tuturnya
Bagian dari pelayanan utama yang harus di lakukan bersama. Pada prinsipnya pemerintah siap berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat dimaksud.
“Karena itu adalah harapan presiden dan wakil presiden para Mentri dan pemerintah daerah Papua barat bahkan seluruh masyarakat. Sehingga harus bekerja keras mengentaskan Stunting dan kemiskinan Ekstreem,”imbuhnya.(jp/alb)
