JAYAPURA, JAGATPAPUA.com – Para Tokoh Pegunungan dan Pesisir di Provinsi Papua, mendukung keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura David M Hubi, mengaku di wilayah Pegunungan dengan belasan kabupaten masih banyak ketertinggalan, sehingga butuh sentuhan pembangunan lewat Otsus yang diberikan oleh pemerintah.
“Kami inginkan pembangunan yang setara, sama dengan daerah lainnya karena saudara kami di gunung masih ada yang tertinggal, 14 atau 16 kabupaten di gunung itu perlu dimekarkan jadi provinsi Pegunungan Tengah Papua agar bisa membangun disegala bidang,” ujarnya di Kota Jayapura.
Hubi mengatakan jika ada pihak yang sengaja mengembangkan isu atau wacana tolak Otsus, hal itu merupakan hal yang salah karena yang terjadi hingga kini masyarakat di pegunungan masih ada yang belum memakai pakaian (telanjang).
“Saya selaku orang tua, karena Otsus kita bisa tahu hitung uang atau pegang uang karena sekolah, jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan Otsus diberlakukan hal itu belum terjadi, inikan aneh jika ada yang menolak,” ucap Hubi
Senada, Ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2001.
“Otsus yang diberikan agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 terus meningkat yang difokuskan untuk empat program prioritas yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Contoh keberhasilan Otsus itu banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri, selain itu berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara juga dibangun. Bahkan, jalan trans Papua sepanjang 1.071 KM telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya.
“Yang saya ikuti diberbagai media hingga kini, jalan trans Papua yang sudah beraspal sepanjang 743 KM dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah dan terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok,” ujarnya.
“Melihat perkembangan pembangunan Papua yang semakin baik, maka kami sebagai tokoh masyarakat adat Papua dari daerah pesisir dan pegunungan mendukung pelaksanaan Otsus dan mendorong pemerintah pusat untuk tetap melakukan evaluasi, sehingga akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” tutup Boas.
Pada kesempatan itu turut hadir Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila.(rls/jp)
