PAL-KOAP Papua Barat Minta Pemprov Tambah Anggaran Di Tahun 2026
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Anggaran untuk Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) Papua Barat sebesar Rp70 Miliar dalam APBD Tahun 2025.
Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex Wonggor mengatakan, anggaran paket Proyek Penunjukan Langsung (PL) tahun 2025 tersebut tidak mampu mengakomodir 3.480 kontraktor yang bernaung didalam 128 Asosiasi di bawah naungan PAL-KOAP Papua barat.
Untuk itu, ia berharap pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi dapat menambah separuh dari total nilai yang diusulkan dalam rekomendasi yang telah diserahkan ke DPR Papua Barat.
Adapun enam poin usulan yang tertuang dalam rekomendasi tersebut yaitu:
Pertama, Pemerintah bertanggung jawab penuh mengalokasikan biaya atau dana sebesar Rp600 miliar yang bersumber dari APBD Papua Barat tahun 2026, DAK, DAU dan Dana Bagi Hasil yang diperuntukkan kepada 3.480 kontraktor OAP Papua Barat.
”Ini merupakan satu dari enam poin rekomendasi yang tadi sudah kita serahkan kepada Ketua DPR Papua Barat, yang merupakan hasil Rapat kerja PAL-KOAP di Provinsi Papua Barat yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 13 dan 14 November 2025 lau,”jelas Alex Wonggor, Selasa (16/12/2025).
Kedua, DPR dan pihak terkait menyiapkan peraturan daerah khusus atau raperdasus dalam bentuk pembagian angka 40% khusus dikelola oleh kontraktor oap yang bersumber dari dana otonomi khusus.
Ketiga, PAL-KOAP juga mendesak dibentuknya peraturan daerah khusus perdasus tentang perekonomian berbasis kearifan lokal.
Ke empat, Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta untuk menyiapkan sejumlah regulasi di tingkat daerah yakni Peraturan Gubernur tentang penetapan nilai afirmasi yang dikhususkan bagi pelaku usaha kontraktor orang asli Papua di Provinsi Papua Barat.
Kelima, dalam proses penetapan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah wajib menyiapkan nilai afirmasi khusus pelaku usaha orang asli Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus.
Keenam, PAL KOAP berharap dalam memproteksi pelaku usaha jasa konstruksi orang asli Papua pemerintah berkewajiban menyiapkan sistem penginputan data khusus pelaku usaha kontraktor orang asli Papua.
”Dalam Mubes kami meminta alokasi anggaran untuk PAL KOAP sebesar 500 miliar, namun dengan efisiensi anggaran kami hanya diberi 70 miliar. 70 miliar itu pun hanya 67 miliar yang bisa kami bagi dan harapan kami untuk tahun 2026, kami bisa mendapat alokasi anggaran stengah dari 600 miliar yang kami minta, sehingga mampu menjawab 3.480 ribu pengusaha lokal”ujarnya.
Untuk menagwal rekomendasi tersebut, PAL-KOAP akan intens membangun koordinasi dengan DPR Papua Barat juga Gubernur dan Sekda Papua Barat, untuk mengingatkan mereka, dengan harapan dapat menjawab harapan Ribuan pengusaha lokal.(jp/ctr)
