PAD Hanya Rp900 Miliar, DPRPB Minta Gubernur Evaluasi Kinerja ‘Kabinet Ekonomi’ Pemprov

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– DPR Provinsi Papua Barat meminta kepada Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat atau Kabinet Ekonomi.

Hal ini berkaitan dengan kondisi keuangan pemprov papua Barat setelah direfocusing sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tersisa sekitar Rp3 triliun lebih.

Anggota DPR Papua Barat, Fery Auparay S.Sos menilai refocusing anggaran sebagai momentum yang baik memberikan kesadaran kepada pejabat di Provinsi Papua Barat bahwa tidak lagi bergantung dengan dana transfer pusat.

“Kalau matematikanya APBD kita 3 Triliun  berarti ada senilai 2,1 triliun yang kita terima dari pusat sementara PAD Papua Barat saja hanya 900 miliar, “sebut Fery Auparay

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kabinet Ekonomi Gubernur Drs Dominggus Mandacan. Menjadi ukuran siapa yang akan menjabat besok dalam masa pemerintahan Dominggus-Lakotani.

“OPD teknis seperti Dinas Perikanan, Dispenda, Kehutanan, Pertanian, Pariwisata mereka harus bantu Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan PAD Papua Barat. Mereka harus diberi tugas dan target capaian PAD. Karena dengan pendapatan yang hanya 900 miliar ini berarti sektor-sektor diatas tidak bekerja, “bebernya

“900 miliar itu pasti diperoleh dari DBH Migas, BP Tangguh, dan Pabrik Semen. Sementara Dinas yang merupakan Kabinet ekonomi pemprov mereka tidak bekerja secara baik, ” tegasnya

Untuk itu, Gubernur harus tegas perintahkan Kabinet ekonominya bekerja dan mampu mencapai target.

“Jangan setiap tahun datang ke DPR minta supaya kita bicara dengan Sekda dan Gubernur agar Pagu anggaran mereka ditambah, seharusnya pertanyakan diri sendiri berapa yang sudah disetor kepada Pemprov Papua Barat ,”ujarnya

Dengan demikian ia berharap Pagu APBD t. A 2026 bisa menyentuh angka Rp5 triliun meski transfer pusat masih tetap Rp2,1 triliun tapi lewat capaian target Kabinet ekonomi pemprov APBD bisa mencapai Rp5 triliun.(jp/ask)