OJK Dorong Peran Strategis Pasar Modal Dukung Agenda Prioritas Pemerintah
JAKARTA, JAGATPAPUA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pasar Modal Indonesia untuk semakin berperan strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah nasional. Dorongan tersebut dilakukan melalui peningkatan integritas pasar, pendalaman likuiditas, penguatan basis investor institusi, serta percepatan pembangunan ekosistem bursa karbon yang kredibel dan berstandar internasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Direktur Utama BEI Iman Rachman, serta para pemangku kepentingan pasar modal.
Mahendra menegaskan OJK akan terus memperkuat perlindungan terhadap investor minoritas dan ritel yang saat ini menjadi penopang utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penegakan aspek perilaku pasar atau market conduct, termasuk penguatan pengawasan terhadap influencer keuangan atau finfluencer.
“OJK saat ini tengah menyiapkan aturan baru bagi influencer keuangan yang ditargetkan terbit pada pertengahan 2026, dengan penekanan pada kapabilitas, transparansi, serta kepatuhan perizinan guna mendukung literasi investasi yang bertanggung jawab,” ujar Mahendra.
Ia juga mendorong peningkatan sinergi lintas pemangku kepentingan guna memperbesar peran pasar modal sebagai sumber pendanaan utama emiten, sekaligus menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami berkomitmen menjaga sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
BEI Siapkan Masterplan Pasar Modal 2026–2030
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan bahwa BEI telah menyiapkan masterplan pengembangan pasar modal periode 2026–2030. Peta jalan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.
“Pada 2030, kami menargetkan terbangunnya pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, dan tumbuh secara global. Target ini didukung penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” kata Iman.
Ia menambahkan, BEI juga mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berperan signifikan dalam pembiayaan jangka panjang perekonomian nasional.
Kinerja Pasar Modal 2025 Solid
Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, Pasar Modal Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja yang solid. IHSG berada di level 8.646,94 poin atau menguat 22,13 persen secara year to date (ytd), serta mencatatkan sejumlah rekor tertinggi sepanjang tahun.
Investor non-residen yang sempat mencatatkan net sell di awal 2025, kembali membukukan net buy sebesar Rp36,23 triliun pada Semester II-2025, mencerminkan pulihnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja korporasi.
Dari sisi penghimpunan dana, hingga 31 Desember 2025 tercatat 215 penawaran umum dengan total nilai Rp275 triliun, termasuk 18 emiten baru dengan nilai IPO Rp14,41 triliun. Rata-rata nilai transaksi harian meningkat menjadi Rp18,1 triliun, dibandingkan Rp12,9 triliun pada 2024.
Jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 20,2 juta atau tumbuh 36 persen secara ytd, dengan dominasi investor berusia di bawah 40 tahun.
Meski demikian, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, terutama pada kinerja indeks LQ45 yang hanya tumbuh 2,41 persen, serta kontribusi pasar saham terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 72 persen, masih di bawah India, Thailand, dan Malaysia.
Arah Kebijakan Pasar Modal 2026
Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan mengimplementasikan sejumlah program strategis, antara lain peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan kebijakan entry requirement, peningkatan free float, transparansi ultimate beneficial owner, hingga kebijakan exit yang jelas.
Selain itu, OJK juga mendorong penguatan basis investor domestik dan asing, khususnya melalui peningkatan peran investor institusi seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun, yang dinilai semakin siap memperbesar alokasi investasi di pasar modal.
Reformasi tata kelola pasar saham turut dilakukan melalui penguatan kualitas keterbukaan informasi dan disiplin pengelolaan perusahaan. Di sisi lain, OJK memperkuat manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi, termasuk penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Penguatan Bursa Karbon dan Perlindungan Nasabah
Melengkapi berbagai inisiatif tersebut, OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.
Sistem ini diharapkan menghadirkan registri unit karbon yang kredibel, transparan, dan interoperable dengan standar global guna mendukung pendalaman pasar dan percepatan ekonomi hijau nasional.
OJK juga memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2022.
“OJK menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi industri demi mewujudkan pasar modal yang likuid, efisien, transparan, berintegritas, dan berdaya saing global,” pungkas Mahendra.(jp/rls)