MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Wakil Mentri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, John Wempi Wetipo, S.H., M.H, menekankan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Hal ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam hal peluncuran Indonesia emas 2045, diantaranya perencanaan strategi taktis serta keberanian eksekusi dengan melompat target. Mengajak stabilitas bangsa, keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan.
“Tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola yang dilandasi supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan teknologi,”ungkap Wamendagri saat memaparkan arahannya pada Musrenbang Jangka Panjang Daerah ( RPJPD 2025-2045 ), Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD 2025 ) dan Musrenbang Otonomi Khusus ( Musrenbangsus ) Papua Barat 2024, Senin (28/4/2024) di Manokwari.
Menurut Wetipo, Indonesia emas tidak bisa hadir otomatis, tapi butuh perencanaan yang baik, butuh fokus yang sama, panduan, haluan, sehingga RPJPN yang diluncurkan menjadi pedoman bersama.
“Kita perlu lakukan sensus untuk mengetahui apakah Otsus telah menjangkau orang asli Papua. Sehingga kita mampu menyajikan data dengan baik untuk meyakinkan pemerintah pusat,”jelas Wetipo.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, mengisukan beberapa target pembangunan baik dalam perencanaan dan evaluasinya, baik dari sektor pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia ( SDM ).
Selain itu, segi peningkatan pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam konteks pemanfaatan dana otonomi khusus ( Otsus ).
Sesuai arahan Mendagri lebih lanjut Pj Ali Baham, yang menyebut bahwa perencanaan yang baik mencapai 70 persen, maka dapat tercapai dengan angka yang sama dalam pelaksanaannya.
“Sesuai dengan arahan pak Mendagri, bahwa kalau kita mampu membuat perencanaan itu dengan baik 70 persen perencanaan, maka 70 persen juga perencanaan sudah sudah tercapai,”ujar Ali Baham.
Dalam konteks perencanaan, dapat memenuhi target yang baik. Ia juga berharap, agar dengan kewenangan pengelolaan dana kampung, Sekiranya Dapat melihat persoalan yang terjadi, untuk kembali mengevaluasi capaian program pembangunan kampung.
Jangan semuanya di limpahkan ke provinsi. Karena kewenangan sudah dibagi jelas ke kampung dan kabupaten.
Selanjutnya, Kepala Bappeda provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, SH, MM, dalam laporannya menyampaikan, musrenbang bertujuan mengintegrasikan berbagai usulan pembangunan dari tingkat kabupaten ke dalam rencana pembangunan provinsi Papua Barat.
Menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi dan tujuan pembangunan provinsi. Mengendalikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien gunan mendukung program dan kegiatan pembangunan.
Meningkatkan koordinasi antara pemda dalam pelaksanaan pembangunan. Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Disebutkannya terdapat 47 dari 160 program prioritas usulan Papua Barat tahun 2025, terdiri dari prioritas pertama sebanyak 17 program, prioritas kedua sebanyak 5 program, prioritas ketiga sebanyak 4 program dan prioritas keempat sebanyak 21 program.
Ia berharap Musrenbang Papua Barat dapat menghasilkan integrasi usulan pembangunan dan penentuan prioritas pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemda kabupaten, pemda provinsi dan pemerintah pusat.(jp/fir)
