MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp96 miliar.
Ketua BURT MRPB, Yulianus Thebu mengatakan usulan anggaran itu telah diplenokan dalam rapat penetapan rencana kerja anggaran MRPB tahun 2021, dan telah diserahkan kepada fraksi Otsus DPR Papua Barat.
“Usulan anggaran Rp96 miliar untuk menunjang seluruh kegiatan lembaga dan sekretariat yang difokuskan pada 4 program, yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program dukungan pelaksanaan tupoksi MRPB, program sekretariat MRPB dan program utama penunjang MEPB,” ungkapnya di Manokwari, Rabu (2/12/2020).
“Dari 4 program ini, akan dirinci lagi pada sub-sub program. Kita harap DPR Papua Barat dan pemerintah provinsi bisa menetapkan sesuai usulan kami,” sambungnya.
Di tahun 2020, sebut Thebu, lembaga MRPB hanya mengelola anggaran sebesar Rp49 miliar dimana di dalamnya, porsi dana Otsus hanya sebesar Rp3 miliar yang telah direalokasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu, dari total usulan Rp96 miliar di tahun 2021, kami plotkan porsi dana Otsus sebesar Rp50 miliar, dan sisanya Rp46 miliar dapat ditambahkan dari dana bagi hasil maupun dana alokasi khusus (DAK) Papua Barat,” jelasnya.
Sementara Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, mengaku usulan Rp96 miliar sesuai dengan kebutuhan, mengingat wilayah kerja MRPB meliputi dua wilayah adat Domberai dan Bomberai.
Selain itu, Ahoren juga mengatakan selama terbentuknya MRPB di Papua Barat, baru pertama kalinya MRPB melakukan pleno usulan anggaran kepada DPR dan Pemerintah, karena telah tertuang dalam Pasal 21 poin (c) UU No.21 Tahun 2001.
“Selama ini, rancangan dan pembahasan anggaran oleh DPR dan Pemerintah Provinsi, tidak pernah melibatkan MRPB. Dan hari ini kami berinisiatif sesuai ketentuan UU 21], pertama kali dilaksanakan pembahasan dan penyerahan usulan anggaran MRPB kepada DPR,” tandasnha.(JP)
