MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ada sejumlah pihak yang mencoba menggagalkan aksi unjuk rasa menuntut pihak penegak hukum menelusuri pembukaan lahan Kebun Rakyat Kampung Susweni Dan Proyek Pembangunan Jalan Kaimana- Wondama yang diduga mangkrak.
Aksi demo damai itu rencana dilaksanakan pada Rabu (24/4/2024) oleh BEM Unipa, BEM Muhammadiyah, PMII dan DPD KP2IT ditiga titik aksi yakni Kantor Kejaksaan PB, Kantor PUPR Papua Barat, dan Kantor Pertanian Papua Barat.
Ketua KADIN Teluk Wondama Novie Marani mengatakan, menerima laporan dari koordinator Aksi bahwa ada pihak yang menawarkan sejumlah uang untuk menggagalkan aksi tersebut.
Pihak- pihak yang diduga telah turut menikmati anggaran pembangunan jalan Kaimana- Wondama melalui APBD Dinas PUPR Papua Barat Tahun 2023.
“Tentu sikap ini sangat disayangkan, bicara pembangunan jalan sama halnya kita bicara kepentingan rakyat, itu uang rakyat dan rakyat perlu tahu. Demonstrasi kan hak setiap orang, tidak bisa dilarang oleh siapapun selama aksi demo itu dilakukan secara damai,”kata Novi Marani
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Gabungan Mahasiswa dan Ormas tersebut murni kepentingan rakyat dan kondisi ketimpangan ekonomi di Papua Barat. Bukan karena kepentingan politik.
“Jadi jangan kaitkan aksi unjuk rasa ini karena kepentingan politik. Bicara pembangunan jalan yang mangkrak itu kepentingan rakyat,”tegas Novi Marani.
“Nilai Tiga Paket proyek yang mencapai kurang lebih 150 miliar itu tak kunjung tuntas hingga saat ini, padahal Pagu paket dinas PUPR Tahun 2023. Hal ini tentu sangat memprihatikan dan harus menjadi perhatian kita semua,”sebut Marani.
Tentu ia berharap, kedepan lelang paket proyek dan penunjukan Langsung (PL) harus dilakukan sesuai aturan, dengan baik dan benar.
“Jangan lagi diatur atau dipercayakan kepada satu orang saja seperti tahun lalu. Salah satu dampaknya kan ketimpangan ekonomi, karena kita semua tahu bahwa arah roda ekonomi Papua Barat salah satunya bergantung pada APBD,”cetusnya.(jp/ask)
