SORONG, JAGATPAPUA.com -Seiring dengan perkembangan zaman, serta kebijakan dari pemerintah saat ini, maka kepegawaian dibidang mutasi kepangkatan dan pemindahan harus ditatas secara baik.
Hal ini dimaksudkan agar ketidaklengkapan atau kekurangan administrasi pengusulan kenaikan pangkat dan administrasi mutasi pemidanahan dapat diminimalisir.
Demikian diungkapkan, Sekda Papua Barat, Drs Nataniel Mandacan M.Si, Kamis (16/5/2019), mewakili Gubernur pada kegiatan Bimtek Kepangkatan dan Pemindahan PNS, di kota Sorong.
“Kalau semuanya baik, tentu SK kenaikan pangkat dan surat pemindahan dapat diterima tepat waktu demi kesejahteraan pegawai, serta meningkatkan kinerja pelayanan ASN kepada masyarakat,” jelas Sekda.
Sekda mengatakan, Bimtek dilaksanakan guna menjamin adanya persamaan presepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan SK Kepala Badan Kepegawian Negara, Nomor 12 tahun 2002, tentang ketentuan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002.
Serta Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 9 tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
“Ini ibaratnya untuk memberikan penyegaran ulang, sehingga ketidaklengkapan persyaratan administrasi mutasi kepangkatan dan pemindahan bisa diminimalisir,” tutup Sekda.(me)
