MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Mahasiswa se-Papua Barat mengelar Forum Group Discussion (FGD), menolak seruan “People Power”. Kegiatan ini dilaksanakan diruang Cendrawasih Hotel Oristom Bay, Jalan Taman Ria, Kabupaten Manokwari, Selasa (21/5/2019).
FGD tersebut bertajuk peran mahasiswa dalam menjaga persatuan dan keasatuan bangsa menjelang seruan “Paople Power”.
Ketua Panitia FGD Manokwari, Deflisen Galang Pahala mengatakan, pesta demokrasi di Kota Injil Manokwari telah usai. Namun, akhir-akhir ini masyarakat dikagetkan dengan adanya seruan, “People Power’, untuk mendesakan perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu Negara.
Pada umumnya, “People Power”, digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu lama, dan dianggap diktator sewenang -wenang dan menyengsarakan rakyat pada era Soeharto.
“Berbeda dengan saat ini. Untuk itu saya mengajak seluruh mahasiswa turut serta menjaga Kamtibamas di Kabupaten Manokwari, agar tidak terprofokasi dengan seruan, “People Power”, yang saat ini sedang diperbincangkan diberbagai kalangan,” ungkap Galang.
Galang berharap seluruh mahasiwa yang menghadiri FDG, dapat menyuarakan terkait rancana aksi, yang digaungkan segelintir elit politik, karena hal ini dapat memecah belah raykat yang ada di Papua Barat.
“Saya mengajak kita untuk bersama – sama menjaga situasi Papua Barat, yang aman, nyaman dan damai. Sesuai dengan tema kita, peran mahasiswa dalam menjaga persatuan dan keasatuan bangsa menjelang seruan, “People power”, ini,” ungkapnya.
Usai melakukan diskusi, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi menolak rencana, “People Power”, yang diwakili oleh Ketua BEM STIKIP Manokwari, Yakobus Bwarnirum.
Deklarasi berbunyi, Pertama, kami mahasiswa/i se-Papua Barat mengecam seruan, “People Power”, yang di sampaikan oleh oknum-oknum politikus dan tokoh yang akan memecah belah bangsa.
Dua, kami mahasiswa/i se- Manokwari akan bersatu melawan, “People Power”, yang di sampaikan politikus yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi.
Tiga, kami mahasiswa/i se- Papua Barat, meminta penyelesaian pelanggaran pemilu melalui jalur hukum dan bukan dengan ajakan, “People Power,” atau pengerahan massa yang merupakan tindakan inkonstitusional yang dapat di jatuhi sanksi hukum.
Empat, pemilu telah usai mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan paska pemilu 2019, jangan mudah terpancing dengan issu, “People Power”, atau pengerahan massa.
Lima mengajak masyarakat Papua Barat agar jangan mudah terprovokasi dengan issu-issu, “People Power”,. Dan Enam, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga wilayah Papua Barat tetap dalam kondisi aman dan damai.(red)
