JAKARTA,JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengusulkan lima program strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Yandri Susanto, dalam pertemuan resmi di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kapasitas kelembagaan kampung di wilayah Papua Barat.
Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal
Program ini difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata dan agrowisata kampung sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Di sektor pariwisata, Pemprov mengusulkan pembangunan dan penataan Kampung Wisata Mena, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, serta Kampung Wisata Kwau, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.
Kegiatan meliputi pembangunan homestay berbasis masyarakat, penyediaan sarana pendukung seperti dermaga kecil, MCK, tempat usaha UMKM, hingga penguatan kelembagaan pengelola wisata.
Sementara itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Pemprov mendorong pembangunan Agrowisata Sagu di Kampung Aranday sebagai pusat edukasi, produksi, dan wisata berbasis kearifan lokal. Program ini mencakup pembangunan pusat pengolahan sagu terpadu serta pemberdayaan kelompok tani dan BUM Kampung.
Pengembangan juga diarahkan ke kawasan Dataran Tinggi Danau Anggi dan Anggi Gida di Kabupaten Pegunungan Arfak melalui penataan kawasan wisata, pembangunan fasilitas dasar, serta pengembangan produk hortikultura lokal.
Tak kalah penting, pengembangan ekowisata mangrove terpadu di Teluk Bintuni turut diusulkan melalui pembangunan jalur tracking mangrove, pusat edukasi lingkungan, serta penguatan kelompok sadar wisata dan konservasi.
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Kampung
Program ini meliputi pelatihan tata kelola keuangan dan aset kampung, penguatan kapasitas BUM Kampung, pendampingan pengelolaan kawasan wisata desa, serta digitalisasi administrasi kampung.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan Infrastruktur Dasar Desa
Gubernur juga mengusulkan peningkatan infrastruktur dasar, terutama di kawasan wisata dan kampung terpencil.
Prioritasnya mencakup penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata, serta penyediaan energi terbarukan skala kecil untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Percepatan Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal
Program ini dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan daerah. Fokusnya pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran desa, serta penguatan konektivitas antar kampung guna membuka akses ekonomi dan pelayanan publik.
Penguatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan SDM
Selain infrastruktur dan ekonomi, Pemprov Papua Barat juga menekankan peningkatan pelayanan dasar, seperti penyediaan air bersih bagi masyarakat kampung, penguatan ekonomi berbasis teknologi, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pelestarian seni dan budaya Papua melalui penguatan sanggar-sanggar seni lokal.
Gubernur Dominggus berharap dukungan Kementerian Desa dan PDT RI dapat mempercepat transformasi pembangunan kampung di Papua Barat agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Pembangunan desa adalah fondasi utama pembangunan Papua Barat secara menyeluruh. Dengan sinergi pusat dan daerah, kami optimistis kesejahteraan masyarakat kampung dapat meningkat secara signifikan,” tegasnya.(jp/red).
