KPHP Unit II Mansel Konsultasi Publik RPHJP, Bupati Sebut Ini Langkah Strategis Menjaga Keberlanjutan Hutan
RANSIKI,JAGATPAPUA.com— Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit ll Kabupaten Manokwari selatan (Mansel) menyelenggarakan Konsultasi Publik, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).
Konsultasi publik itu dibuka oleh Bupati Kabupaten Manokwari, Bernard Mandacan pada Rabu (4/6/2025) di Gedung serba guna Gereja GKI Petrus Ransiki.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas kehutanan provinsi Papua Barat, KPHP unit ll Manokwari selatan serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyusun dokumen RPHJP ini,” ucap Bupati Bernard.
Penyusunan perencanaan pengelolaan hutan tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan
“Kita tahu bahwa Kabupaten Manokwari selatan di anugerahi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan bukan sekedar sumber kayu melainkan juga ruang hidup masyarakat adat penjaga iklim, sumber air bersih serta potensi ekonomi berbasis wisata dan hasil hutan bukan kayu,”kata Bupati
Untuk itu, dokumen RPHJP yang dikonsultasikan tersebut harus mencerminkan semangat perlindungan pemanfaatan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara adil.
“Saya harap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang formalitas tetapi betul-betul menjadi ruang diskusi terbuka masukan dari semua pihak pemerintah daerah pemangku kepentingan akademisi hingga masyarakat adat sangat di butuhkan, agar dokumen RPHJP ini benar-benar berpihak kepada kepentingan ekologis dan sosial masyarakat di Manokwari selatan,”harap Bupati.
Pemerintah daerah Mansel mendukung penuh penyusunan RPHJP tersebut, dengan harapan dokumen ini kemudian dapat menjadi acuan yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Mansel, Kriatian Fonataba S.H.M.M saat membacakan sambutan Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Susanto, S.Hut., MP mengatakan konsultasi Publik RPHJP KPHP unit ll Mansel adalah sebuah langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan hutan di wilayah ini di lakukan secara partisipatif berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Ia menyebut, penyusunan RPHJP merupakan kewajiban setiap KPH sesuai amanat peraturan menteri LHK nomor 8 tahun 2021 sebagai dasar arah pengelolaan hutan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
“Dokumen ini tidak hanya sekedar formalitas administratif tetapi merupakan peta jalan pengelolaan hutan yang menyangkut aspek ekologis sosial dan ekonomi,” katanya
“Kami di dinas kehutanan provinsi Papua barat memberikan apresiasi atas kerja keras tim penyusun KPHP unit ll Manokwari selatan serta dukungan dari mitra pembangunan seperti konservasi Indonesia masyarakat adat dan semua stakeholder lainny, ” ucapnya
Ia juga menekankan menekankan bahwa pengelolaan hutan harus di landasi prinsip integratif menyatukan visi konservasi pemanfaatan lestari dan pemberdayaan masyarakat.
“Forum konsultasi publik ini adalah momen krusial untuk menyatukan pemahaman, menyaring masukan dari para pihak dan memastikan bahwa RPHJP ini selaras dengan rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(jp/fir)
