MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari, sedikit terganggu sebagai dampak belum cairnya anggaran tahap II pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 senilai Rp6 miliar.
“Dana tahap ke II sesuai penandatanganan NPHD akan dicairkan Rp6 milyar tanggal 10 Januari 2020, namun hingga kini belum ada,” kata Ketua Bawaslu Manokwari Syors Prawar, Selasa, (21/1/2020).
Dia mengaku proses keterlambatan ini kemungkinan bukan faktor di sengaja, namun ada kesibukan lain dari pihak terkait, sehingga waktu pencairannya sedikit molor.
“Anggaran ini akan digunakan untuk menunjang program kerja dari Bawaslu, dalam menyambut kesiapan Pemilu, termasuk didalamnya ada dana operasional,” sebutnya.
Meski keterlambatan ini agak berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu. Namun pihaknya tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas.
“Anggota Panwas yang kita rekrut belum ada pembiayaan, tapi saya tetap semangatkan mereka kita jalan sesuai tahapan, karena kita bekerja baik, maka pasti berkat itu datang,” ucapnya.
Dia juga berharap dalam menunjang roda pengawasan Pemilu, perlu ada keseriusan dari Pemda dalam menopang kinerja badan pengawasan ini.
“Saya sudah komunikasi dengan bupati kemarin, dan kita sudah buat surat. Jadi mungkin dalam waktu dekat anggarannya sudah bisa cair,” tukasnya.
Dia menambahkan anggaran yang diterima Bawaslu Manokwari, sesuai NPHD sebesar Rp17,5 milyar, dan akan dicairkan dalam tiga tahap, tahap awal Rp1 milyar, tahap kedua Rp 6milyar dan tahap ke tiga Rp10,5 milyar
“Anggaran ini akan dipergunakan secara baik sesuai program Bawaslu dalam mengamankan Pemilu termasuk biaya Panwas dan penunjang partisipasi masyarakat,” tandasnya.(chl)
