Khawatir Dampak Pembangunan Gardu Induk Di Amban, Warga Adukan PLN Manokwari Ke DPD RI
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pembangunan Gardu Induk (GI) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN UP3 di Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari meresahkan warga sekitar.
Terkait hal itu, Forum warga terdampak yang berdomisili di areal pembangunan GI dan SUTT Amban bertemu Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai pada Senin (17/2/2025) di Manokwari.
Ketua forum warga terdampak, Charles Worabai mengatakan tujuan bertemu Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai untuk menyerahkan aspirasi warga yang terdampak dari pembangunan GI dan SUTT di Kelurahan Amban.
“Karena proses penyelesaian masalah dampak pembangunan GI dan SUTT ini tidak bisa dilakukan di tingkat bawah. Untuk itu saya bersama beberapa perwakilan warga terdampak kami memilih untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai yang pada saat ini sedang melakukan kunjungan ke Manokwari dalam rangka mengikuti diesnatalis STIH Manokwari,”kata Charles Worabay.
Ia membeberkan pokok permasalahan antara warga masyarakat amban yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan GI dan SUTT.
Masyarakat meminta agar bangunan GI dan SUTT jika bisa di pindahkan karena dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar untuk jangka waktu lama.
“Kalaupun bangunan ini tidak bisa di pindahkan maka pihak PLN bisa memberikan solusi yang terbaik, salah satunya adalah menanam kabel di bawah tanah seperti di beberapa daerah lain di Indonesia. Apalagi jalur kabelnya melewati perumahan warga”tegasnya
“Gardu meledak kan bisa saja, banyak kasus seperti itu yang terjadi. Sehingga hal-hal seperti itu sudah harus diantisipasi secara dini. Ini masuk dalam wilayah kampus UNIPA, Asrama mahasiswa dan perumahan warga yang jaraknya sangat dekat,”tuturnya
Dampak buruknya yang perlu diantisipasi pihak PLN Manokwari. Sehingga masyarakat juga kemudian dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.
Hal ini kata Charles telah diadukan kepada pemerintah daerah, Ombudsman, Direktur PLN Di Jakarta dan Manokwari namun belum ada respon.
“Kami melihat tidak ada pergerakan atau respon yang baik sehingga kami masukan surat kepada DPD RI. Dan terima kasih karena ada respon dari pak wakil ketua DPD RI. Beliau memberikan petunjuk kami bertemu para senator Papua Barat, dan kami sedang mengatur jadwalnya,”imbuhnya.
Sementara Yorrys Raweyai mengatakan proses ini bukanlah hal yang mudah karena merupakan projek strategis nasional yang membutuhkan proses yang cukup panjang.
Sehingga harus dikoordinasikan dengan baik ditingkat DPD-RI terkait langkah-langkah apa yang akan diambil kemudian.
“Sehingga dengan para senator dapil Papua Barat kami bisa mendiskusikan tentang apa solusi yang bisa kami dapatkan untuk menyelesaikan masalah ini,”kata Yorrys Raweyai.(jp/cr02)
