RANSIKI, JAGATPAPUA.com — Ketua DPD PDI-P Papua Barat Markus Waran menyebut, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terkesan dipaksakan.
Harusnya kata Waran, pemekaran PBD harus mengacu pada tujuh wilayah ada yang ada.
“Jadi harusnya Papua Barat Daya dialihkan ke Fak-fak atau Kaimana. Sehingga menjawab tujuh wilayah adat yang ada di Tanah Papua. Ibu Ketua Umum PDI-P juga pada prinsipnya menyampaikan bahwa kita minta pemekaran harus menimbang wilayah tersebut. Bisa mandiri artinya berupaya untuk menarik PAD untuk pembangunan dan membiayai pemerintahan yang ada. Ketum PDI-P juga sudah mengatakan, agar pemekaran itu harus menimbang beberapa hal. Dari saya sendiri sebagai Ketua DPD PDI-P Papua Barat, dan juga sebagai anak adat, menilai pemekaran Papua Barat Daya ini terkesan dipaksakan,” tuturnya, Kamis (8/12/2022).
Pasalnya kata Waran, Mendagri sendiri terkesan tidak menimbang kondisi wilayah, sebelum melakukan pemekaran wilayah.
“Mendagri tidak konsekuen dengan tapal batas wilayah yang masih bermasalah, Tambrauw dengan Manokwari sampai saat ini masih bermasalah. Artinya apabila suatu wilayah yang tapal batas wilayahnya belum beres kenapa dipaksakan dimekarkan? Karena nanti imbasnya ke batas wilayah kabupaten kota wilayah administrasi yang ada,” ungkapnya.
“Jadi ini agar diperhatikan Mendagri yakni Pak Tito dan Wamendagri yang anak Papua, perhatikan ini dengan baik. jangan bikin orang Papua dengan orang Papua bertengkar. Kalau itu merupakan aspirasi, aspirasi yang mana? Libatkan masyarakat adat yang ada di wilayah kepala burung ini, kita duduk bicara sama-sama. Apalagi ini kondisi negara yang sudah diwanti-wanti dengan krisis pangan dan inflasi. Saya kasih ilustrasi, ibarat Kemendagri membangun sebuah rumah, dan fondasi ini sudah ada, pilar-pilarnya sudah ada, tapikan ini semua butuh anggaran. Dan ketika nanti anggaran sudah tidak ada untuk melanjutkan bangunan ini, maka jadi mangkrak,” sambungnya.
Waran kemudian menegaskan, meski dirinya merupakan kader PDI-P yang notabene partai pendukung pemerintah, tapi bukan berarti harus menyetujui setiap program dari kementerian.
“Harus ada skala prioritas. Jadi dari Kemendagri harus evaluasi dan melihat itu. Terutama juga batas Manokwari dengan Sorong yang masih bermasalah,” ujarnya.
Daripada memaksakan pemekaran provinsi yang masih bermasalah, Waran menilai lebih bijaksana apabila pemerintah pusat fokus pada aspirasi pemekaran kampung.
“Karena Orang Asli Papua ada di kampung. Saya pikir untuk Papua dan Papua Barat itu harus lex spesialis soal pemekaran kampung. Ini output yang harus rasakan dari masyarakat bawah,” ucapnya.
Waran kemudian menegaskan, dirinya tidak ada kepentingan apapun terkait pemekaran Papua Barat Daya, selain untuk kesejahteraan rakyat.
“Mungkin ada yang bilang saya diam-diam karena ingin Papua Barat Daya jadi supaya bisa jadi pimpinan di Papua Barat sini. Tidak ada itu. Saya tidak ada kepentingan. Saya tegaskan, Papua Barat Daya belum layak untuk pemekaran, dan tidak sesuai dengan tujuh wilayah adat di Papua. Kecuali itu dimekarkan di Fak-fak atau Kaimana,” tegasnya.(jp)
