MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kembali melakukan penansatanganan MoU bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Kamis ( 9/7/2020 ).
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka melakukan pendampingan, pengamanan dan pengawalan proyek strategis Nasional yang memberdayakan masyarakat di Papua Barat, khususnya proyek PUPR.
“Ini agar semua kegiatan Balai Sungai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran. Penekanannya sama dengan MoU yang sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja Balai Sungai konsentrasinya berbeda, kalau inikan masalah air persungaian, kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat,” kata Kajati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.
Yusuf mengatakan jika MoU sudah berjalan, namun terjadi pelanggaran maka Kejati Papua Barat akan mengambil langkah administrative, dengan mengembalikan kepada PUPR dan Inspektoratnya.
“Semisal ada gangguan dari pihak luar baik kontraknya dan apabila ada penyimpangan tindak korupsi, maka akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Ini revolusi dan pemulihan keuangan negara agar tidak terulang dikemudian hari,” tukasnya.
Sementara Kepala Balai BWS Papua Barat Alexander Leda, menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi, karena banyak hal yang bisa diperoleh dari MoU ini terutama didalam singkronisasi koordinasi dan percepatan pelaksanaan fisik di bidang PUPR di Bidang Balai Sungai.
“Kita banyak mendapat masukkan terutama yang berkaitan dengan hambatan dan kearifan local, masalah social, dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita membangun infrastruktur di Papua,” ucapnya.(alb)
