MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Provinsi Papua Barat perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah karena merupakan provinsi kedua di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar dan proporsi penduduk miskin yang tinggi sehingga menunjukkan indikasi adanya kemiskinan ekstrem.
Hal itu diuraikan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Letjen (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin saat membacakan arahan Mendagri RI, pada Musrenbang RKPD, Kamis (4/5/2023) di Manokwari.
Ia menuturkan, berdasarkan data BPS, dalam konteks capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2022, masih perlu berfokus pada peningkatan dan perbaikan dimana beberapa indikator makro pembangunan Provinsi Papua Barat cenderung masih berada dibawah capaian nasional.
Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat yang masih sangat tinggi dimana pada tahun 2022 realisasinya sebesar 21,43% jauh berada diatas nasional yang sebesar 9,57%.
Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sendiri sepanjang Tahun 2019-2022 mengalami dinamika yang fluktuatif dimana kemiskinan tertinggi di tahun 2021 dengan persentase kemiskinan sebesar 21,82%.
Sehingga diperlukan strategi yang melibatkan multi-aktor dan multi-sektor serta tetap memperhatikan basis data kemiskinan yang valid dan presisi, sehingga penanganan menjadi tepat sasaran.
Selain itu, pencapaian kualitas SDM yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat yang masih berada dibawah capaian nasional yakni sebesar 65,89 pada tahun 2022.
Provinsi Papua Barat perlu melakukan pendekatan strategis untuk meningkatkan nilai IPM yang dapat dilakukan melalui pengalokasian program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui Penyediaan Sarpras Pendidikan.
“Juga program dan kegiatan peningkatan literasi Pendidikan bagi peserta didik, dan Peningkatan minat terhadap Pendidikan formal,”bebernya
Sementara pada tahun 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sebesar 2.01% dimana hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,50% dari capaian tahun 2021.
Namun, capaian tersebut masih berada dibawah capaian nasional yakni sebesar 5,31% pada tahun 2022. Beberapa strategi dapat diarahkan pada sektor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat seperti pada sektor pertanian dan perkebunan.
Untuk capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022 turun menjadi 5.37% yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 5.84%, dan capaian tersebut telah berada di bawah capaian nasional yakni 5,86%.
Dalam rangka menjaga momentum kondisi yang baik ini, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan tetap mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak utamanya swasta dalam pembukaan lapangan kerja. Isu lain yang perlu disikapi inklusivitas penyerapan tenaga kerja dan penyiapan tenaga kerja berbasis hijau (green job).
Lebih lanjut jika melihat pada aspek ketimpangan yang diukur dengan menggunakan indeks rasio gini selama 4 tahun ke belakang (2019-2022), rasio gini di Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi, dilihat dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan, namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,384, dan berada diatas capaian nasional sebesar 0.381.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus membuka affirmative action terhadap akses rantai ekonomi (produksi) utamanya bagi kelompok rentan sehingga dapat mengakses kegiatan perekonomian makro dan mikro yang berdampak pada pemerataan dan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat.(jp/ask)
