MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Jaringan Damai Papua (JDP) memiliki komitmen untuk terus menyuarakan pentingnya dialog sebagai solusi penyelesaian konflik di tanah Papua.
Juru Bicara JDP, Yan Cristian Warinussy mengatakan, tentu dalam periode kepengurusan yang baru, JDP diharapkan dapat terus mengampanyekan pentingnya Dialog sebagai solusi penyelesaian konflik di Tanah Papua.
Juga dapat merangkul kalangan milenial Papua sebagai pihak yang dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian di masa depan.
” Mengembangkan konsultasi dan koordinasi lintas budaya, lintas etnik dan lintas agama, guna merawat harmonisasi masyarakat Papua yang majemuk,”kata juru bicara JDP Yan Cristian Warinussy
Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru, lebih lanjut Warinussy, juga pelaksanaan Otonomi Khusus, Konflik bersenjata dan Pemilihan Umum 2024, merupakan isu-isu yang menjadi sorotan dalam rapat anggota JDP.
Semua isu ini berpotensi menciptakan konflik baik antara rakyat dengan pemerintah, maupun antar masyarakat.
Sebab menurut Warinussy peran JDP sebagai pihak yang memfasilitasi proses perdamaian Papua, dituntut agar dapat membangun komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam konflik Papua agar menggunakan mekanisme Dialog sebagai bentuk penyelesaian masalah secara bermartabat.
Sebelum itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja JDP, telah dilakukan perubahan kepengurusan yang sebelumnya dikoordinir oleh (alm). Pater Dr. Neles Tebay melalui rapat anggota JDP yang berlangsung pada 22 – 23 Mei 2019 di Jayapura.
Melalui pertemuan terebut, disepakati struktur kepengurusan JDP periode 2019 – 2022 yang dikoordinir oleh 2 orang Koordinator yang bertanggung jawab di Papua dan luar Papua, kemudian dibantu oleh 3 orang Wakil Koordinator serta seorang Juru Bicara.
Masa kepengurusan tersebut telah berakhir dan JDP kembali melakukan rapat anggota JDP untuk memilih kepengurusan baru untuk periode 2022 – 2025.
Pemilihan kepengurusan JDP yang baru dilaksanakan pada 2 Juli 2022, telah berhasil memilih Septer Manufandu (Koordinator), Hamim dan Pares Wenda (Deputy Papua), Markus Binur (Deputy Papua Barat), Prof. Cahyo Pamungkas (Deputy Jakarta), Yan Christian Warinussy, SH (Juru Bicara) dan Daniel Randongkir (Sekretaris jendral).(jp/rls)
