MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Lima Menu utama yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2022, Senin (11/4/2022) di Sasana Karya Kantor Bupati, Manokwari.
Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH saat membuka Musrenbang RKPD Manokwari Tahun 2022 mengatakan, terdapat 5 menu utama musrenbang yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama pembangunan infrastruktur, yang di utamakan untuk konektivitas yang menghubungkan wilayah antar distrik dalam rangka meningkatkan pangan, wisata dan lingkungan.
Kedua, pendidikan yang di utamakan adalah akreditasi ruang kelas pengadaan reguler, bantuan seragam sekolah SD, SMP serta kartu pintar.
Selanjutnya, ketiga yaitu kesehatan yang di utamakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan BPJS kesehatan.
Keempat ekonomi, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang memprioritaskan penyediaan infrastruktur pertanian, pangan , pengembangan ekonomi hijau, replanting, latihan pelaku usaha bantuan modal bergulir, BPJS ketenagakerjaan, pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas.
Dan yang kelima adalah penanggulangan stunting dengan prioritas integrasi penanganan stunting pada pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan serta penyediaan sanitasi lingkungan.
Untuk mewujudkan tema pembangunan di atas, lebih lanjut Hermus, di perlukan keterlibatan masyarakat maupun stack holder terkait yang akan di sinergikan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
“Dari proses penjaringan aspirasi melalui musrenbang yang di mulai dari musrenbang kampung sampai musrenbang nasional,”kata Bupati Hermus.
Hal ini tentu tidak terlepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, pada tahun 2023, dengan tema pembangunan yang di usul adalah penguatan SDM yang berkualitas untuk menunjang Optimalisasi pertumbuhan ekonomi.
Berangkat dari tema pembangunan tersebut maka prioritas pembangunan di tahun yang 2023 di arahkan untuk meningkatkan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembinaan Penduduk Miskin, penguatan ekonomi, pembinaan seni dan budaya dan akses informasi serta pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama pihak ketiga yang di dukung oleh infrastruktur yang memadai.
Menurut Bupati, pelaksanaan musrenbang sendiri merupakan agenda perencanaan tahunan yang wajib di laksanakan, seperti yang di amanat kan di dalam peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2004, dan secara teknis mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang bertujuan merangkum hasil musrenbang distrik, yang di sinergikan dengan rencana kerja OPD sehingga menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2023.
Untuk itu, Bupati meminta kepada pimpinan perangkat daerah untuk mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan anggaran pembangunan secara efisien, efektif dan transparan serta akuntabel sehingga pembangunan yang di laksanakan dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspetasi masyarakat yang mendambakan sentuhan pembangunan.
“Dan kepada toko masyarakat, agama, pemuda, perempuan dan para stack holder terkait, dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan dan pengawalan dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan,”sebut Bupati.(jp/alb)
