Gubernur Tekankan Peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Dalam Rakor PBJ Se-Tanah Papua
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Regional Pengadaan Barang dan jasa Se-Tanah Papua.
Kegiatan Rapat Koordinasi yang digelar pada Rabu (25/6/2025), di Hotel Aston Manokwari itu dibuka secara resmi oleh Gubernur PB, diwakili Sekda PB Drs. Ali Baham Temongmere MTP.
Gubernur Papua Barat mengatakan, Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik.
Pengadaan berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan pencapaian hasil pembangunan, juga memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Pengelolaan keuangan daerah kata Gubernur, adalah bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis karena terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang jasa harus dilaksanakan secara bertanggung jawab guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, penguatan sistem pengadaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan monitoring center for prevention tahun 2024 yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi, indeks pencegahan korupsi daerah di tanah papua, khususnya pada area pengadaan barang jasa, masih jauh dari harapan.
Pada tahun 2025 diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam indeks tersebut. Indeks pencegahan korupsi daerah di tanah papua tahun 2025 bisa mencapai nilai minimal 70
“Saya berharap kegiatan mampu menyamakan persepsi melalui komunikasi, diskusi, dan koordinasi yang efektif. Para peserta yang berasal dari luar manokwari, sekembalinya saudara ke daerah masing-masing dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah masing-masing,”harap Gubernur.
Sementara itu, dalam laporannya Kepala Biro PBJ Setda Papua Barat, Yakub Rikhard Kiriwenno, SH., M. AP mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyosialisasikan ketentuan dalam Pepres Nomor 46 tahun 2025.
Menyelaraskan pemahaman pelaku pengadaan di tingkat pusat dan daerah serta Membangun Sinergi antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang efektif inklusif dan berintegritas.
Selain itu, bertujuan untuk memahami secara menyeluruh Ketentuan dan implementasi Perpres Nomor 46 tahun 2025, melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa yang transparan efektif inklusif dan berintegrasi sesuai peraturan yang berlaku serta meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah ipkd dan indeks tata kelola pengadaan barang atau jasa ipkp di wilayah tanah Papua.
Menurut Yakub, rakor tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu Rabu 25-26 Juni 2025. Dengan melibatkan Narasumber lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah ( LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(jp/ask)
