MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Bayu Andy Prasetya, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar
Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 kepada 12 Kabupaten dan 1 Kota se-Papua Barat.
Penyerahan itu, dilakukan secara simbolis kepada Kepala Daerah dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker yang hadir secara langsung di Gedung Auditorium PKK, Rabu (1/12/2021).
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKKD secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi yang lebih cepat. Upaya ini juga menjadi bukti bahwa Papua Barat dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19,”Kata Gubernur Mandacan.
Ia menjelaskan, Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 secara nasional telah berlangsung di Istana Negara pada Senin 29 November 2021 oleh presiden Joko Widodo.
Dengan harapan agar lebih cepat dieksekusi mulai Januari 2022 sehingga berdampak positif pada ekonomi di Papua barat.
Hingga tahun depan kata Gubernur, pandemi masih menjadi ancaman mengingat hingga saat ini pandemi belum berakhir bahkan menjelang akhir tahun ini muncul varian baru berbahaya dan cepat menular.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota dan seluruh OPD untuk terus menjaga kewaspadaan dan meningkatkan pencegahan penularan kenaikan jumlah kasus Covid 19. Hal ini harus dilakukan agar tidak membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi daerah,”tandas Gubernur
Ia mengingatkan agar pengelolaan dana tersebut harus transparan akuntabel efisien, berorientasi pada output dan kinerja serta dalam pengelolaannya jangan ada penyelah gunaan yang merugikan masyarakat.
Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan berkesinambungan.
Dalam pelaksanaan anggaran perlu diperhatikan ketepatan waktu pelaksanaannya, ketepatan menerima, kepatuhan terhadap regulasi serta kesesuaian rencana dan pelaksanaan.
Tantangan yang masih dihadapi di Papua barat adalah masih rendahnya indeks pembangunan manusia, tinggi angka kemiskinan, rendah lapangan pekerjaan yang semakin parah dengan adanya pandemi covid-19 untuk itu belanja sudah seharusnya memberikan perioritas pada penanggulangan pada masalah-masalah dimaksud.
“Belanja harus diarahkan pada basis sektor potensial yang ada di Papua barat, mampu menggerakkan kegiatan perekonomian,”tukasnya. (jp/adv)
