Gubernur Sebut Ada Tujuh Tantangan Pembangunan Provinsi PB Yang Harus Diperbaiki
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan mengakui ada 7 indikator yang menjadi tantangan pemerintah Provinsi dalam capaian presentasi penuh realisasi pembangunan, yang harus diperbaiki.
Tantangan dimaksud yakni pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata nasional, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan.
“Hal ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2022,”kata Gubernur PB saat membacakan sambutannya pada Musrenbang RKPD Provinsi PB tahun 2022, Selasa (20/4/2021) di Manokwari.
Untuk itu lanjut Orang nomor 1 di PB ini, diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.
Dengan mempertimbangkan tantangan yang di kemukakan tadi, kata Gubernur Mandacan, maka melalui tema “mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesejateraan dan daya saing sumberdaya manusia menuju transformasi ekonomi yang inklusif” Pemprov PB menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2022.
“Yaitu Percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi covid-19, meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah,”beber Dominggus
Serta Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar baik ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih, Meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumberdaya alam baik kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang, lingkungan hidup. Dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus (Otsus).(JP/SOS)
