Gubernur Papua Barat Dorong OPD Percepat Input SIRUP, Targetkan Serapan Anggaran Maksimal
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera mempercepat penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Hal tersebut disampaikan Gubernur usai Ibadah Pemprov, pada Selasa (7/4/2026) kemarin, sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Gubernur mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, masih terdapat sejumlah OPD yang belum melakukan penginputan SIRUP, bahkan capaian masih berada di angka nol persen.
“Waktu apel saya sudah sampaikan, masih ada sekitar 23 OPD yang belum input sama sekali, masih 0 persen. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan progres, baik yang sudah mencapai 100 persen maupun yang berada di kisaran 70 hingga 80 persen.
“Terima kasih untuk OPD yang sudah bekerja. Tapi yang belum, segera kejar supaya semua bisa berjalan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan penginputan SIRUP akan berdampak langsung terhadap proses lelang proyek pemerintah, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Kalau SIRUP tidak diinput, proses lelang tidak bisa jalan. Kalau lelang terlambat, pekerjaan juga ikut terlambat,” jelasnya.
Ia menegaskan, percepatan penginputan SIRUP sangat penting agar proses pengadaan dapat segera dibuka dan memberikan kesempatan bagi para kontraktor untuk mengikuti lelang secara transparan dan kompetitif.
“Kalau sudah diinput, proyek bisa segera dilelang. Kontraktor bisa ikut, bisa menang, dan bisa langsung kerja,” katanya.
Gubernur juga menyinggung capaian serapan anggaran tahun sebelumnya yang dinilai belum maksimal, sehingga menjadi evaluasi penting bagi seluruh OPD.
“Tahun lalu kita tidak mencapai target, hanya sekitar 80 persen. Tahun ini kita harapkan tidak terulang, harus lebih baik,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD dan jajaran terkait, khususnya yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proses administrasi sejak awal tahun anggaran.
Dengan percepatan tersebut, diharapkan seluruh program pemerintah dapat berjalan tepat waktu, meningkatkan serapan anggaran, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. (jp/jn)
