Gubernur Minta Presiden RI Setujui Alokasi Akumulatif 200 MMSCFD Gas Bumi Yang Belum Terserap
BINTUNI,JAGATPAPUA.com—Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyetujui alokasi akumulatif 10 tahun sebanyak 200 MMSCDF gas Bumi yang belum terserap.
Yang jika dikonversikan dengan kurs dolar mencapai 16.000 per USD maka nilai ekonomi yang seharusnya sudah berputar di Ppaua Barat mencapai angka signifikan kurang lebih Rp7 Triliun atau Rp700 miliar per tahun bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan terbuka meminta persetujuan Presiden RI itu disampaikan Dominggus saat melepas perdana penjualan 20 MMSCDF gas Bumi pada Senin (24/11/2025) di Teluk Bintuni.
”Dari tempat ini, dari LNG tangguh, dari tanah sisar matiti, saya menyampaikan pesan terbuka kepada Bapak Presiden RI, bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat memohon dengan hormat kepada Presiden RI melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan agar menyetujui alokasi akumulatif 10 tahun yang belum terserap dan mengakui secara penuh hak resmi papua barat atas alokasi migas tersebut,”ungkap Gubernur
Menurut dia, permintaan ini bukan sekadar permintaan politik tetapi juga merupakan tuntutan konstitusional dan moral terhadap keadilan pembangunan.
Alokasi ini tidak hanya untuk provinsi, tetapi akan kami distribusikan dan dorong sebagai instrumen penguatan pad bagi seluruh kabupaten di papua barat, untuk Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Kaimana.
”Saya ingin memastikan bahwa setiap tetes gas yang mengalir dari bumi papua barat kembali menjadi menjadi harapan bagi anak-anak papua, dan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan,”tegasnya
”Hari ini kita tidak sekadar secara perdana melepas penjualan 20 mmscfd gas kita. tetapi kita menegakkan harga diri papua barat. Kita mencatat sejarah baru pengelolaan energi daerah,”ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, bumd, skk migas, kkks bp berau, dan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat adat, saya yakin seluruh wilayah papua barat akan berdiri sejajar dengan provinsi lain di nkri sebagai provinsi yang mandiri secara energi dan berdaulat secara ekonomi.(jp/ask)
