Gubernur Janji Segera Tindaklanjuti Catatan DPR PB, Pasca Disetujuinya Perda Pelaksanaan APBD 2024
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan berkomitmen menindaklanjuti sejumlah catatan DPR Papua Barat terhadap Perda Pelalaanaan APBD Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2024.
Hal itu ditegaskan Gubernur Dominggus dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat dalam rangka persetujuan atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2024, pada Senin (15/9/2025), di Manokwari.
“Selaku Gubernur Papua Barat saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat atas kerja keras yang telah dilakukan dalam membahas materi-materi rapat baik pembahasan secara internal maupun pembahasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak eksekutif atas Ranperda pelalsanaan APBD 2024,”ucap Gubernur
Tentu pendapat dan sejumlah catatan Dewan akan menjadi perhatian serius Pemprov Papua barat untuk ditindaklanjuti. Sebagai bentuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya juga langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran eksekutif pemerintah untuk memperhatikan dengan seksama catatan-catatan dpr papua barat dan memastikan bahwa terjadi peningkatan kinerja sesuai harapan kita semua,”tegasnya
Ia pun menyadari bahwasannya masih banyak hal yang perlu dibenahi yaitu salah satunya masih terbatasnya anggaran dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengajak semua pihak saling bahu membahu untuk meningkatkan pembangunan di semua sektor demi untuk kepentingan masyarakat papua barat. Karena kita semua dipercayakan Tuhan untuk menjalankan visi misi dan amanat yang kita emban,”ajak Dominggus Mandacan.
Mari bekerja sama dengan mengutamakan kepentingan rakyat Papua Barat yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita.
“Pendapat akhir fraksi-fraksi dan DPR secara umum kami siap tindaklanjuti. Setelah menerima dokumen ini juga kami akan melakukan konsultasi ke pemerintah Pusat,”sebut Dominggus.(jp/ctr).
