HeadlineKab FakfakKab Teluk BintuniPemprov PB

Gubernur Dominggus Hadiri FGD Bersama Genting Oil Dan SKK Migas Di Jakarta, Ini Yang Dibahas

JAKARTA,JAGATPAPUA.com— Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan, M.Si menghadiri Focus Group discussion (FGD) bersama SKK Migas dan Genting Oil Kasuari PTE.LTD di Jakarta.

Dalam FGD tersebut, pihak Genting Oil menyampaikan perkembangan terkait kegiatan operasi dan juga program kerja terutama terkait status dari project yang sedang dilaksanakan saat ini.

FGD yang digelar pada Kamis, (7/8/2025) di Hotel Gran Mahakam, Jakarta itu turut dihadiri Asisten II Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Melkias Werinussa, Kepala dinas ESDM PB ,Dr. Sami Djunire Saiba, M.Si.

Selain itu, hadir juga Kepala Biro Adpim Setda PB Helen Frida Dewi, S.Hut., M. Si serta Kepala unit percepatan Proyek Asap, Kido Merah SKK Migas, Lolo Marbun dan jajaran.

Gubernur mengatakan, Tanah Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan menjanjikan tetapi disatu sisi masyarakat di atas tanahnya masih menjadi penonton.

Sehingga hal ini yang perlu di garis bawahi oleh Genting Oil dan SKK Migas. Juga menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Kabupaten penghasil, terutama Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak.

“Kegiatan ini adalah bagian dari Asta cita Presiden RI berkaitan dengan realisasi Migas, sehingga Pemprov Papua Barat senantiasa memberikan dukungan dengan kewenangan yang dimiliki, begitu juga masyarakat adat. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adat juga harus diperhatikan dan direalisasikan, “kata Gubernur Dominggus.

Dalam melakukan kegiatannya, Genting Oil dan SKK Migas juga harus mengacu pada tata ruang wilayah yang ada, sehingga ketika membangun tidak menimbulkan bencana atau persoalan bagi alam dan masyarakat Papua Barat.

“Beberapa waktu lalu, ada masyarakat adat Teluk Bintuni khususnya yang ada di kawasan Genting oil, datang menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, salah satunya terkait SK yang belum dikeluarkan Bupati termasuk kompensasi dengan pemilik ulayat juga tanah atau lahan yang akan digunakan, “ungkap Dominggus

Untuk itu, Dominggus berharap pihak perusahaan dapat merealisasikan apa yang telah disepakati bersama antara masyarakat adat dengan pihak Genting Oil maupun SKK Migas terkait Kompensasi maupun CSR.

” Supaya masyarakat juga merasa bahwa ada dampak positif dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Genting Oil maupun SKK Migas, “tandas Gubernur.

Sementara itu, Kepala unit percepatan Proyek Asap, Kido merah SKK Migas, Lolo Marbun mengatakan, pihaknya menyadari bahwasannya project terkait produksi minyak dan gas bumi tersebut tidak bisa terealisasi tanpa koordinasia dan sinegi yang baik dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Seperti yang kita ketahui bersama, presiden RI telah menetapkan Asta cita dimana salah satunya terkait ketahanan atau swasembada energi. Berkaitan dengan itu, Migas masih menganggap peranan penting yang akan mengacu pada capaian target Nasional, ” ujarnya

Proyek Asap Kido merah sendiri sudah dideklarasikan sebagai project strategis nasional yang menunjukan betapa pedulinya pemerintah terhadap project ini.

“Selain untuk mendorong dari sisi produksi nasional juga mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Papua Barat. Itu juga menjadi harapan kami, ” imbuhnya.

“Kami juga sudah meminta kepada pihak Genting Oil untuk menyampaikan komitmennya dalam hal mendukung program pembangunan daerah, ” tuturnya

Ia berharap sinergi dan komunikasi ini terus berlanjut sehingga dapat mendukung arah Project sesuai dengan target yang ditetapkan.(jp/ctr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta