Fraksi Golkar DPR Papua Barat Tegaskan Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Berkembangnya wacana di tingkat nasional mengenai posisi dan kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, menjadi sorotan publik saat ini termasuk DPR Papua Barat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin secara tegas menolak gagasan yang mengarah pada pemisahan Polri dari tanggung jawab langsung Presiden.
Ia pun menegaskan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Amin Ngabalin menanggapi aksi damai yang digelar gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa di lampu merah Haji Bawu, Wosi, Manokwari, Rabu (11/2/2026).
Amin mengatakan, Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat menyambut positif aspirasi yang disampaikan secara damai oleh berbagai komponen masyarakat, aktivis, dan mahasiswa dari seluruh wilayah Papua Barat yang terpusat di Manokwari.
“Kami menyambut baik aksi damai yang dilakukan gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa. Itu bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dibentuk sebagai alat negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu sudah jelas secara konstitusional dan normatif,” tegasnya.
Ia juga menyatakan penolakan terhadap wacana yang mengusulkan agar Polri dialihkan ke bawah kementerian tertentu. Menurut Amin, gagasan tersebut tidak sejalan dengan desain kelembagaan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat menolak secara tegas pikiran-pikiran yang berupaya memisahkan Polri dari bawah tanggung jawab Presiden dan menempatkannya di bawah kementerian. Sikap ini adalah sikap politik resmi fraksi,” katanya.
Amin menambahkan, pernyataan sikap tersebut akan disampaikan dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban politik.
Aksi damai yang berlangsung di kawasan lampu merah Haji Bawu, Wosi, Manokwari, pada Rabu siang itu berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyuarakan aspirasi terkait wacana kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan nasional. (jp/jn)
