Efisiensi Anggaran Pemprov Tidak Berlaku Untuk Gaji Tenaga Honorer, Jacob: Mereka Juga Tak Dirumahkan

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba, menegaskan tidak ada pemotongan gaji tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) dalam hal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Pj Sekda Jacob Fonataba saat menyampaikan arahan dalam apel gabungan ASN Pemprov, pada Senin (17/2/2025). Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan terkait Tenaga honorer Papua Barat yang dirumahkan mulai hari ini (red) sebagai dampak dari pemangkasan anggaran.
Ia menerangkan, efisiensi anggaran yang dilakukan meliputi refocusing dan penghematan dana dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) 1%, dan Dana Otsus 1,25%.
Efisiensi ini sebagian besar difokuskan pada sektor infrastruktur, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi anggaran juga diterapkan di tingkat Kementerian/Lembaga.
“Saya pertegas lagi bahwa efisiensi anggaran tidak mencakup pemotongan honor tenaga honorer, ” tegasnya
Lebih lanjut, Fonataba menjelaskan poin-poin penting Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, khususnya bagi Gubernur, Menteri, dan Walikota.
Ia menyebutkan beberapa poin penting, antara lain membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD); mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%; dan membatasi belanja honorarium dengan cara membatasi jumlah tim dan besaran honorarium sesuai Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.(jp/ask)