MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – DPR Papua Barat melalui masing masing fraksi akhirnya menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda, dalam Rapat Paripurna di Ruang Kaimana, Lantai II Swissbel Hotel Manokwari, Senin (2/9/2019).
Kendati demikian ada beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti walaupun Pemprov Papua Barat dalam pengelolaan keuangannya mendapatkan WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.
Dalam catatan gabungan fraksi DPR, diantaranya Pemprov dapat memperhatikan penyerapan anggaran. Kemudian menyoroti kinerja LPSE, yang dinilai kurang maksimal dan transparan dalam hal pelelangan barang dan jasa, sehingga kedepan harus lebih baik.
Selain itu, pembangunan jalan yang belum sesuai, dimana ditemukan masih ada ruas jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik, serta masalah pendidikan yakni pemanfaatan sekolah kedokteran di Kabupaten Sorong, yang masih terbangkalai dan tidak transparan pengelolaan beasiswa luar negeri.
Sementara, Ketua DPR Papua Barat, melalui Kabag Persidangan, Drs Jasad Kadarusman, mengatakan pendapatan APBD tahun 2018, sebesar Rp 7.309.838.197.631.30, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp459.243.073.550.30, pendapatan pajak daerah Rp344.238.713.654.00, hasil retribusi daerah Rp 2.951.203.074.00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp7.826.612.058.00, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp104.226.544.764.30.
Belanja sebesar Rp6.947.065.392.851.36 terdiri dari belanja operasional Rp5.045.354.552.058.36, belanja modal sebesar Rp1.539.271.668.428.00, transfer sebesar Rp 362.439.172.365 dan defisit Rp 362.772.804.779.94.
Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 779.891.189.068.17, kemudian pengeluaran daerah Rp50.000.000.000, lembiayaan netto sebesar Rp729.891.189.068.17, dan
sisa lebih pembiayaan anggaran pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018, Rp1.092.663.993.848.11.
Gubernur melalui sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa mengapresiasi pendapat para fraksi DPR PB.
Menurutnya catatan dari gabungan fraksi DPRPB bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang perlu ditindaklanjuti.
“Saya akan memerintahkan seluruh jajaran di Pemprov untuk memperhatikan dengan seksama catatan-catatan setiap fraksi dan memastikan bahwa terjadi peningkatan kinerja sesuai harapan kita semua,” ujarnya.
Rapat paripurna diakhirnya dengan penyerahan dokumen Perda tentang pertanggung jawaban APBD Papua Barat tahun anggaran 2018 dari Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol kepada Asisten II, Melkias Werinussa.(nn)
