MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat mulai menggali sektor-sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Jefry Auparay mengatakan, mendongkrak PAD melalui berbagai sektor termasuk sektor perikanan tentu sangat penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan postur APBD Papua Barat yang terus defisit saat ini.
Menurut Jefry Auparay, sektor perikanan yang dimaksud itu diantaranya disumbang dari produksi perikanan tangkap, terutama laut.
Kemudian jumlah kapal nelayan asal Kabupaten yang melakukan aktivitas bongkar muatan hasil tangkapan ikan di pangkalan pendaratan Ikan (PPI) Sanggeng Manokwari.
“Khusus sektor perikanan memang sudah 6 tahun terakhir penyumbang PAD kita kecil karena tidak ad aktivitas kapal di pelabuhan PPI. Karena ada mekanisme yang tidak dikontrol oleh pejabat sebelumnya. Itu salah satu hal yang membuat PAD sektor perikanan menurun. Nah ini yang kita coba untuk melakukan terobosan,”Jefry Auparay
Memang untuk tahun ini, khusus Manokwari kata Jefry Auparay bahwa sudah ada kapal yang masuk di PPI melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan termasuk di Kaimana.
“Dan untuk pemkab Fakfak terus membangun komunikasi dengan kami di Provinsi. Dan puji Tuhan sudah ada setoran PAD yang langsung dibayarkan ke Kas Daerah (Kasda) tidak melalui dinas atau perantara,”ungkapnya
Kuota BBM Di SPBN Sanggeng Terbatas
Kuota BBM di SPBN Sanggeng Manokwari sangat terbatas sehingga hal ini yang menjadi kendala bagi para nelayan untuk mendapatkan BBM. Mengingat SPBN di Manokwari hanya 1 sehingga perlu ditambah.
“Salah satu kendala adalah kuota BBM yang membuat sulit bagi para nelayan. Saya berharap pemerintah Kabupaten harus proaktif karena yang punya wilayah ini adalah kabupaten, sehingga terkait penambahan unit SPBN pemerintah kabupaten perlu menyiapkan lahan,”harap Jefry Auparay
Terkait lokasi, pihaknya telah 7 kali bertemu dengan pemerintah Manokwari membahas tentang pembebasan lahan, pembangunan SPBN di Arowi Distrik Manokwari Timur.
“Begitu juga SPBN Mansel, kami masih menunggu. Saya berharap terkait hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah Mansel dan Manokwari. Karena berbicara kuota BBM para nelayan ini tidak bisa bergantung pada 1 SPBN saja. Kuota sangat terbatas”harapnya lagi.(jp/ask)
