MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat, memperingati HUT Papua Barat ke 24 tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023.
Peringatan HUT Papua Barat itu diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih sekira pukul 11.35 WIT di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari.
Turut hadir dalam upacara peringatan HUT Ke 24 tahun 2023 Papua Barat itu, Tim pemekaran 315 Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, DPR Papua Barat.
Selain itu, dihadiri juga kepala suku besar Arfak Drs Dominggus Mandacan, ketua TP PKK Papua Barat Ny Roma Megawanty Waterpauw, tokoh masyarakat, Agama, dan Forkopimda serta seluruh Pimpinan OPD dan ASN dilingkup Pemprov Papua Barat.
Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw M.Si mengurai 18 poin progres Kemajuan Provinsi Papua Barat yang telah dicapainya yaitu;
Pertama, kesuksesan pelaksanaan side even W-20 dan Y-20 pada bulan juni 2022 yang telah merumuskan butir-butir pesan manokwari dan komunike manokwari yang berisi pesan-pesan universal untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kesetaraan gender, serta inklusivitas dalam kebhinekaan.
Kedua, penghargaan dari pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi di awal tahun 2022.
Ketiga, penghargaan dari kementerian hukum dan ham tahun 2022 terkait kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI).
Keempat, penghargaan global gold blue park dari marine conservation institute tahun 2022 bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten raja ampat terkait capaian pengelolaan kawasan konservasi perairan terbaik di dunia.
Kelima, penghargaan dari jamsostek tahun 2022 terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal.
Keenam, penghargaan dari menko perekonomian tahun 2022 terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Ketujuh, annual meeting governor climate and forest task force (gugus tugas para gubernur utk iklim dan perlindungan hutan tropis pada bulan februari 2023 di mexico).
Kedelapan, penghargaan dari bpkp tahun 2023 terkait peningkatan kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) level 3.
Kesembilan, penghargaan dari wakil presiden tahun 2023 terkait capaian universal healt coverage (UHC) melalui pemberian jaminan kesehatan masyarakat.
Kesepuluh, penghargaan tahun 2023 terkait kinerja dalam pembinaan bumd di papua barat.
Kesebelas, capaian IPM Papua Barat pada tahun 2017 sebesar (62,99) meningkat menjadi 65,89 pada tahun 2022. rata-rata meningkat 0,84 % per tahun.
Kedua belas, jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 221.136 orang. menurun 7.038 orang pada tahun 2023 menjadi 214.098 orang.
Ketiga bela, stunting (berdasarkan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgm) dinas kesehatan, bahwa 544 dari 2.659 balita stunting di nyatakan sembuh dengan tingkat keberhasilan 20,46 %.
Keempat belas, tingkat prevalensi stunting di papua barat menurun hingga 15,53 % pada september 2023. capaian ini bahkan lebih baik dari target nasional yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, yakni 17 % pada tahun 2023. membaik signifikan jika di bandingkan dengan prevalensi pada tahun 2022 yang mencapai 30 %.
Penurunan ini terjadi melalui kegiatan pemberian makanan tambahan, vitamin dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita, perbaikan infrastruktur pendukung pada permukiman masyarakat pada semua kabupaten di papua barat.
“Perlu saya sampaikan bahwa untuk percepatan penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah provinsi papua barat telah membentuk tim satgas dengan menunjuk koordinator di setiap kabupaten,”kata Pj Gubernur.
Selanjutnya, kelima belas, inovasi sistem informasi e-keriting sebagai sarana validasi data bagi intervensi kebijakan yang tepat sasaran. aplikasi ini merupakan kepanjangan dari elektronik kemiskinan ekstrim dan stunting, dan di luncurkan pada 25 juli 2023 oleh pemerintah provinsi papua barat.
Keenam belas, penyelesaian 21 perdasus dan perdasi sebagai amanat peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.
Tujuh belas, pelaksanaan 9 proyek nasional, yaitu
Perpanjangan run way bandara rendani, jalan lingkar manokwari , pembangunan pasar sanggeng, rehabilitasi lapangan borarsi, rencana pemanfaatan bus pon papua 2021, perbaikan gor sanggeng dan stadion sanggeng, pengaktifan balai latihan kerja, reformasi birokrasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Delapan belas, angka indeks daya saing daerah kita meningkat dari 1,87 pada tahun 2021 menjadi 2,92 pada 2022.
Sebagai ketua asosiasi gubernur se-tanah papua, tambah Pj Waterpauw , provinsi papua barat di tetapkan sebagai ketua forum desentralisasi asimetris indonesia (fordasi), dan telah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 26 – 27 september 2023 di manokwari yang menghasilkan 6 kesepakatan.(jp/alb)
